JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memperkuat kapasitas demi meningkatkan kinerja.
Penguatan itu di antaranya terdiri atas memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi terutama pada tingkat eselon, melengkapi berbagai alat yang dibutuhkan untuk kepentingan patroli dan pembinaan, serta melatih pelaut handal yang punya kemampuan taktis dan teknis.
“Lengkapi juga (para pelaut Bakamla) dengan kemampuan pertolongan dan keselamatan di laut serta kemampuan penegakan hukum di laut hingga tahap penyidikan,” kata Mahfud saat memberi arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Bakamla dikutip Antara, Senin, 7 Maret.
Dalam arahannya itu, Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut, juga meminta Bakamla RI untuk melengkapi berbagai standar prosedur operasional (sop) yang digunakan dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.
Sementara itu, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan terima kasih atas arahan Menko Polhukam. Dia memberi arahan kepada jajarannya mengenai pokok-pokok kebijakan Bakamla RI pada 2022.
Ada empat ruang lingkup kebijakan Bakamla RI, yaitu tindak lanjut terhadap arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI Polri, hasil evaluasi dan kinerja pada 2021, kondisi di luar kelembagaan yang menyangkut komitmen para pemangku kepentingan untuk memperkuat kelembagaan Bakamla, dan terakhir sasaran serta rencana prioritas Bakamla pada 2022.
Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI Polri tahun ini menyampaikan Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam ketidakpastian yang disebabkan antara lain oleh revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan perang atau konflik bersenjata.
BACA JUGA:
Laksdya Aan menindaklanjuti arahan Presiden itu menyampaikan upaya menjaga stabilitas keamanan laut tidak dapat lepas dari berbagai tantangan yang disebutkan oleh Presiden.
“Keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional,” terang Aan dalam keterangan tertulis Bakamla RI.
Di tingkat dunia, berbagai peristiwa seperti konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, ancaman dampak perubahan iklim, dan potensi adanya senjata pemusnah massal jadi isu-isu yang diperhatikan oleh Bakamla.
“Menghadapi perkembangan lingkungan strategi global, regional, dan nasional, serta isu-isu keamanan maritim tersebut, maka saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan tahun 2022 untuk dilaksanakan tiap satuan kerja,” kata Aan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
