JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, membantah usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan instruksi dari Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan, wacana penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah murni usulan pihaknya.
Jazilul mengatakan, pernyataannya ini untuk meluruskan berbagai pemberitaan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Cak Imin mengusulkan ini setelah mendapat aspirasi dari masyarakat.
“Bukan karena instruksi siapapun, pak Luhut atau siapa pun, itu murni dari Gus Muhaimin,” ujar Jazilul, Jumat, 4 Februari.
Menurut Wakil Ketua MPR itu, hingga saat ini belum ada komunikasi dengan pihak pemerintah maupun presiden soal usulan penundaan Pemilu 2024. Dia juga menegaskan usulan tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.
“Sampai detik ini kami belum mendapatkan tanggapan dari presiden terkait penundaan. Dan emang usul ini tidak ada hubungannya dengan Pak Presiden,” tegas Jazilul.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebutkan usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan mati dengan sendirinya, meski mayoritas masyarakat dan partai politik (parpol) menolak.
“Berkaca dari yang sudah-sudah, sekali pun telah mendapatkan penolakan yang tinggi, wacana ini masih terus dikemukakan oleh pihak-pihak yang dekat atau menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Terbaca bahwa ini sistematis dan by design,” kata Kamhar, Jumat, 4 Maret.
Apalagi, kata Kamhar, ada informasi yang menyebut nama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan atau LBP di balik usulan penundaan Pemilu 2024 ini. Jika info itu benar, maka usulan tersebut akan terus bergulir.
“Apalagi jika informasi yang beredar benar adanya, bahwa Menko Marves LBP ada di balik ini, dalam pengkondisian ketum partai politik, maka bisa saja wacana dan agenda ini terus dijalankan,” kata dia.