SURABAYA - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini menghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, secara bertahap mulai meninggalkan rusunawa.
"Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusun bisa segera keluar, supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusunawa bisa semakin sedikit," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad dikutip Antara, Jumat, 18 Februari.
Menurut Irvan, ASN meninggalkan rusunawa karena adanya permintaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta para ASN keluar dari rusunawa. Sebab, kata dia, rusunawa itu peruntukannya hanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Berdasarkan hasil verifikasi yang DPRKPP terhadap penghuni 20 rusunawa di Surabaya, diketahui ada sebanyak 88 orang ASN yang menghuni rusunawa dengan perincian 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan.
Irvan mengatakan, dari 88 orang ASN yang menghuni rusunawa itu, sudah banyak yang dengan sukarela mengembalikan kunci rusunawa. Bahkan, kata dia, mereka juga sudah menuliskan surat pernyataan pengembalian kunci hunian.
Dalam surat tersebut, lanjut dia, mereka mengakui bahwa pembuatan surat pernyataan itu dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun.
"Surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan materai, jadi mereka dengan sukarela menyerahkan kunci rusun tersebut," ujarnya.
Irvan mengaku, sangat bersyukur karena sudah banyak ASN yang meninggalkan rusunawa. Sebab, lanjut dia, ketika mereka sudah resmi keluar, maka rusunawa tersebut akan digantikan kepada warga yang berhak, yaitu MBR.
Apalagi, kata dia, saat ini antreannya sudah mencapai 11 ribu, sehingga sudah sepantasnya ASN itu meninggalkan rusun tersebut.
"Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusunawa bisa segera keluar, supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusunawa bisa semakin sedikit," ujarnya.
Selain itu, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa hingga saat ini Pemkot Surabaya terus melakukan verifikasi kepada semua penghuni rusun di 20 rusun milik pemkot.
Berdasarkan hasil verifikasi sementara, ada sebanyak 2.423 KK penghuni rusun yang termasuk dalam MBR, dan ada sebanyak 475 yang non-MBR, lalu ada sebanyak 1.143 data yang tidak ditemukan di aplikasi e-Pemutakhiran Data.
"Sedangkan penghuni rusun ada sebanyak 4.556 KK, dan hingga saat ini terus kami verifikasi," katanya.