Bagikan:

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai usulan anggaran Pemilu 2024 tidak masuk akal lantaran kenaikan yang cukup signifikan dibanding Pemilu 2019 lalu.

Partai pimpinan Zulkifli Hasan itu pun meminta KPU dan Bawaslu merevisi usulan anggaran senilai Rp 86,265 triliun dan Rp 22,755 triliun. Jika ditotal, usulan anggaran dari penyelenggara pemilu mencapai ratusan triliun rupiah.

Dengan usulan anggaran itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemilu serentak yang dinilai untuk menghemat justru pemborosan.

"Tidak ada korelasi positif antara penyelenggaraan pemilu serentak dengan efisiensi. Bahkan semakin boros. Padahal ide dasar pemilu serentak adalah demi efisiensi. Tidak make sense, tidak rasional, di luar akal sehat," ujar Viva kepada wartawan, Rabu, 16 Februari.

Viva mengingatkan, bahwa ide dasar pemilu serentak adalah untuk mengurangi atau menekan ongkos sosial, politik, dan ekonomi. Serta mengurangi beban anggaran pemerintah daerah.

"Itu tidak tecermin dari usulan anggaran biaya pemilu oleh KPU dan Bawaslu," tegasnya.

Terlebih, lanjut Viva, selalu terjadi kenaikan anggaran pada setiap penyelenggaraan pemilu. Di mana pada Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun, naik 61 persen dari Pemilu 2014 sebesar Rp 15,62 triliun.

Oleh karena itu, Fraksi PAN menilai KPU dan Bawaslu harus membuat langkah-langkah inovatif. Misalnya menekan ongkos logistik, melibatkan kekuatan civil society dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu agar rendah biaya (low cost).

"Serta pengendalian penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi di lembaga penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah," kata Viva.

Viva pun menyarankan KPU dan Bawaslu untuk membuat program pendidikan politik yang sesuai dengan misi pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, petugas di KPPS, PPS, dan PPK harus dikondisikan bahwa tujuan mereka menjadi petugas bukan berperilaku menyimpang.

"Curang atau bukan sebagai tempat penampung para pencari kerja yang berorientasi pada honor dan uang," tandasnya.