JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada sejumlah hal yang sudah dilakukan tiga provinsi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi secara nasional untuk mengantipasi dan memitigasi kondisi yang ada.
Adapun tiga provinsi yang dimaksud Wiku adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Untuk Provinsi DKI Jakarta, dia mengatakan ada dua hal yang telah dilakukan. Salah satunya adalah membuat fasilitas isolasi mandiri bagi masyarakat.
"DKI Jakarta telah membuat fasilitas isolasi mandiri di dua tower di RS Darurat Wisma Atlit dan ini tentunya digunakan untuk isolasi mandiri yang ada di masyarakat yang tidak tertampung," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 8 September.
Dengan adanya fasilitas ini, warga Jakarta diperbolehkan melakukan isolasi mandiri jika tak memungkinkan melakukannya di rumah sakit atau di rumah. Namun, dengan catatan membawa surat rujukan dari Puskesmas.
Selain menyiapkan tempat isolasi mandiri, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengaturan Mekanisme Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Surat ini, sambung Wiku, merupakan kelanjutan dari Surat Edaran Menteri Men-PAN RB Nomor 67 Tahun 2020 tertanggal 7 September.
Dalam surat ini disebutkan, wilayah yang masuk ke dalam zona hijau kehadiran di kantor 100 persen, zona kuning maksimal 75 persen, zona oranye maksimal 50 persen, dan zona merah maksimal 25 persen.
"Ini segera dilaksanakan. Sehingga ini adalah instrumen yang digunakan oleh Pemda dalam rangka mengendalikan kasus COVID-19," ujarnya.
Jawa Barat dan Jatim
Terkait provinsi ini, Wiku mengatakan sudah ada sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Salah satunya adalah menambah jumlah testing.
"Untuk Jawa Barat telah dilakukan testing PCR lebih dari 50 ribu per minggu," ungkap Wiku.
Selain memperbanyak pengujian, dia juga menyebut Pemprov Jabar telah meminta agar pengelola kawasan industri lebih mematuhi protokol kesehatan. "Karena industri memiliki potensi dalam peningkatan jumlah kasus," tegasnya.
"Kemudian, Jabar juga telah meresmikan smart digital pesantren untuk digitalisasi pesantren. Hal ini dalam rangka pengendalian kasus," kata Wiku.
Selanjutnya Jawa Timur juga telah melakukan beberapa hal terkait penanangan COVID-19. Diantaranya adalah melakukan sosialisasi bahaya virus ini yang dilakukan oleh penyintas COVID-19 bersama dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sosialisasi ini, kata Wiku berguna demi menambah kesadaran masyarakat.
Selain itu, Pemprov Jatim juga telah memberikan pengarahan terhadap calon kepala daerah, KPU, dan Bawaslu demi menghindari adanya klaster pemilu.
Diketahui, sejumlah wilayah di Jatim memang tengah bersiap menyambut Pilkada serentak 2020. Wilayah tersebut, di antaranya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, serta sejumlah wilayah lainnya.
"Karena potensi klaster pilkada yang mungkin muncul dari berbagai daerah. Sehingga antipasi sudah dilakukan di Jawa Timur. Semoga wilayah lain juga mengikuti," pungkasnya.
