Desa Wadas Diklaim Kondusif, Pengukuran Tanah Proyek Waduk Bener Tetap Berjalan

JAKARTA - Pemerintah angkat bicara soal dugaan kekerasan yang dialami warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim kondisi desa tersebut dipastikan positif dan dipastikan pengukuran tanah proyek Waduk Bener tetap berjalan meski polemik terjadi.

Usai menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak seperti Mabes Polri, Mabes TNI, hingga kementerian/lembaga terkait serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyebut suasana di Desa Wadas kondusif tidak sesuai informasi yang beredar di media sosial.

Diketahui, sejumlah akun di Twitter ramai mengunggah aksi kekerasan yang diduga dilakukan aparat penegak hukum yang diturunkan untuk mengamankan pengukuran lahan oleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap warga. Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya pembangunan Waduk Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional.

"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam pada Senin kemarin itu, sama sekali tidak terjadi sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan. Terutama yang ada di media sosial," kata Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Rabu, 9 Februari.

Tak hanya mengklaim suasana kondusif dan damai, Mahfud juga menantang siapapun yang tak percaya terhadap pernyataan pemerintah bisa datang ke sana langsung.

"Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana. Siapa saja. Itu terbuka tempat itu," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Sementara terkait diamankannya sejumlah warga Desa Wadas, saat ini sudah dibebaskan setelah sempat ditahan di Mapolres Purworejo, Jawa Tengah. Mereka, sambung Mahfud, sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengalami kekerasan apapun oleh aparat penegak hukum.

"Semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan," ungkapnya.

Gesekan disebut karena warga terbagi antara pro dan kontra

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan gesekan memang terjadi. Hanya saja, hal tersebut hanyalah ekses dari warga pro dan kontra terhadap pembangunan Waduk Bener.

Adapun kehadiran polisi di Desa Wadas, kata Mahfud, bertujuan untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi gesekan antar warga. "Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan didalam gesekan antar warga itu," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan pengukuran tanah di Desa Wadas untuk pembangunan Waduk Bener yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional akan terus berjalan. Sebab, waduk ini dibangun untuk memenuhi kepentingan rakyat khususnya warga Jawa Tengah dan sekitarnya

Namun, proses itu nantinya akan didampingi dengan pengamanan terukur dan pendekatan persuasif serta mengedepankan dialog. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga dipastikan ikut mengawal kegiatan pengukuran karena ditemukan adanya intimidasi di antara kelompok yang pro dan kontra.

Sementara untuk pendekatan secara dialog, nantinya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga desa Wadas yang masih menolak," tegas Mahfud.

Sebelum menutup pernyataannya, Mahfud meminta masyarakat tak terprovokasi dengan berita terkait Desa Wadas. "Karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semuanya, tidak ada," ujarnya.

"Kepada yang suka mem-framing membuat video-video seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan," pungkas Mahfud.