Luhut Siapkan Skenario Hadapi Lonjakan Varian Omicron, Mobilitas Masyarakat Bakal Diperketat?
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan dialog bersama para epidemiolog. (foto: dok. antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan dialog bersama para epidemiolog, pakar kesehatan, dokter, dan pakar sosial dari berbagai lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan terbaik dalam menghadapi varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia.

Mereka yang turut hadir adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G. Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, dan Koordinator Tim Pakar Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito.

Luhut mengatakan bahwa fokus dari pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai penanganan ketika lonjakan terjadi dan pasca lonjakan virus Omicron.

"Dari berbagai penelitian yang diberikan kepada saya oleh para teman-teman epidemiolog dan dokter, kita tahu bahwa varian Omicron ini menular sangat cepat, tetapi less severe atau tidak parah, walaupun terdapat angka kematian di beberapa negara namun jumlahnya cukup rendah dari varian ini," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Sabtu, 15 Desember.

"Walau begitu, kita mau agar lonjakan kasus konfirmasi ini bisa kita turunkan dan bagaimana upaya kita pasca lonjakan Omicron ini," sambungnya.

Pengetatan Mobilitas Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transmisi lokal sudah terjadi dan DKI Jakarta menjadi klaster penularannya. Karena itu, Budi menyarankan agar ada koordinasi dengan pemerintah daerah guna membahas pengetatan mobilitas masyarakat.

Dalam beberapa minggu terakhir, diketahui bahwa Varian Omicron yang berada di Indonesia berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Hingga sekarang sudah terdeteksi lebih dari 500 kasus konfirmasi positif varian Omicron di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta dan telah terjadi transmisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang pasti terkait hal ini.

"Untuk itu perlu kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengetatan mobilitas dan juga dibarengi dengan penguatan protokol kesehatan, vaksin booster, dan fasilitas pelayanan kesehatan," tutur Budi.

Menambahkan, Wakil Menkes Dante juga mengatakan perlunya kembali pemberian paket obat bagi penderita dengan gejala ringan, sedang, dan berat.

"Paket obat ini akan segera kita siapkan. Adanya paket obat ini ditujukan bagi orang yang tidak bergejala dan bergejala ringan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi angka hospitalization (rawat inap) di berbagai rumah sakit di Indonesia," kata Dante.

Karantina 7 Hari Bagi PPLN

Koordinator Tim Pakar Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga berkomentar terkait strategi yang akan digunakan. Fokusnya terkait pengetatan PPLN yang datang ke Indonesia.

"Bagi para PPLN, akan dilakukan karantina selama 7 hari setelah mereka sampai. Selama karantina ini mereka akan dites PCR dan harus betul-betul aman sebelum masuk dalam komunitas," ujar Wiku.

Dalam diskusi tersebut, satu pakar dari Eijkman Institute, Amin Soebandrio juga menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki masa transisi penanganan COVID-19 dari varian Delta menuju Omicron. Menurutnya, pengawasan pada tingkat molecular perlu dipertajam mengingat banyak hal yang belum diketahui mengenai varian ini.

"Sampai sekarang Omicron ini masih terus diteliti, kecepatan penularannya cepat. Walaupun ini merupakan varian yang berbeda dari Delta dengan tingkat kematian yang masih belum ada, tetapi kita perlu terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi," ujarnya.

Pemerintah Harus Menjaga Kenaikan Kasus

Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hari Kusnanto dari Epidemiolog dari FK Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah dapat melakukan flattening the curve atau dapat menjaga kenaikan kasus tidak terlalu cepat dan juga tinggi sehingga puncaknya akan terjadi di bulan Maret. Namun dengan jumlah kasus yang lebih rendah.

Hanya saja, menurut Hari, pengendalian penularan varian Omicron dapat dilakukan jika protokol kesehatan, pembatasan mobilitas, pelaksanaan vaksinasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah terakomodir dengan baik.

Pakar lainnya, dari FK Universitas Indonesia (UI) Erlina Burhan dan Siti Setiati mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan adanya narasi varian Omicron ini tidak seganas varian sebelumnya.

Keduanya juga memberikan saran kepada Menko Luhut dan jajaran menteri serta satgas agar melakukan upaya-upaya tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksin booster.

"Varian ini masih terus diteliti, dia less severe daripada Delta, tapi masih terus diteliti. Ini bisa meningkat, jika kita tidak tegas dalam mengurangi transmisi atau transmisinya tinggi," tegas Dokter Siti.

Empat Poin Utama yang Harus Dilakukan

Dalam diskusi tersebut, Sosiolog UI Imam B. Prasodjo menjelaskan bahwa strategi yang selama ini sudah digunakan dalam aspek sosial sudah tepat. Menurutnya, ada empat poin utama yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah, yakni memperkuat  koordinasi antarjajaran pemerintah serta aparat keamanan.

Strategi kedua, adalah mendorong masyarakat melakukan public-pressure kepada sesamanya yang melanggar aturan protokol kesehatan, dan melakukan kampanye untuk meningkatkan ketahanan tubuh atau imunitas tubuh di dalam keluarga.

Kemudian, lanjut Imam, pemerintah juga harus mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah melalui pendidikan agar tidak terjadi generation lost.