Palu Optimis 2022 Bisa Tekan Angka Kemiskinan Hingga 5,5 Persen

PALU - Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menekan angka kemiskinan hingga di angka 5,5 persen pada tahun 2022, dengan intervensi berbagai program dan kegiatan.

"Program pengentasan kemiskinan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026 yang dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam mengintervensi segala bentuk kegiatan," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido di Palu, Sabtu, 25 Desember.

Ia menjelaskan dari target 5,5 persen, diharapkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,94 dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,2. Hal itu dapat tercapai jika masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dan kerja keras.

Pada program pengentasan kemiskinan tahun depan, Pemkot Palu mengintervensi sejumlah sektor esensial yang menjadi prioritas, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta pariwisata.

Lima bidang yang menjadi garis besar program kegiatan ke depan, dilaksanakan secara konsisten hingga 2026 untuk memberikan perlindungan bagi warga yang rentan agar sisi kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Kerja simultan itu penting. Artinya, pemerintah membuka peluang bagi semua pihak bekerja sama dalam menekan angka kemiskinan hingga seminimal mungkin agar kehidupan warga lebih sejahtera dari segala aspek," kata Reny menuturkan.

Menurutnya, kerja cerdas dan kerja ikhlas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan. Pemkot Palu telah mendeteksi kendala serta menyiapkan solusi dalam melaksanakan intervensi lima tahun ke depan.

Selan itu, guna menyediakan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin dengan skema penanggulangan kemiskinan.

"Kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk meningkatkan IPM, yang perlu diperbaiki dalam tingkat kesejahteraan warga. Intervensi ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi Pemerintah Pusat juga ikut andil dalam urusan kemiskinan, seperti intervensi program bantuan sosial dan sebagainya," kata Reny. Demikian dilansir Antara.