Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga ibu kota baru yang akan didirikan di Kalimantan Timur.

"Nanti (ibu kota) akan pindah ke Kalimantan, dan Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki posisi yang strategis untuk mendukung ibu kota negara itu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris usai bertemu Wapres Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis 26 Desember.

Menurut Idris, pihaknya memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di Sulawesi Barat, seperti jalan nasional, pelabuhan, maupun bandara.

Idris menjelaskan Wapres mendorong provinsi Sulawesi Barat untuk mengelola industri sektor hulu. Industri hulu tersebut dapat mengolah bahan baku yakni coklat, kopi dan produk perikanan serta pertanian.

"Di sana akumulatif pertanian, perkebunan coklat, maupun sawit dan peternakan, termasuk di dalamnya itu, akan menjadi kekuatan strategis untuk diperjuangkan di Sulawesi Barat dan Pak Wakil Presiden tadi bersama dengan jajaran akan memberi perhatian terhadap Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan hal itu," jelas Idris.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar telah bertemu Wapres Ma'ruf membahas rencana pembangunan infrastruktur di wilayah itu. Pemprov juga mengusulkan upaya pembangunan infrastruktur akses jalan nasional untuk memperkuat pertumbuhan daerah.

Selain itu juga diajukan pembangunan bandara di Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung aksesibilitas terhadap wilayah Sulawesi Barat di bagian selatan. Kegiatan ekonomi di wilayah tersebut tinggi dan Idris berharap koneksi perhubungan udara bisa dibangun semakin baik.

Menanggapi hal tersebut, Idris menjelaskan, Wapres memberi dukungan agar dilakukan percepatan terhadap pertumbuhan Sulawesi Barat. Keinginan untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pintu gerbang sejumlah pekerja imigran Indonesia dari Malaysia juga diajukan kepada Wapres.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang membangun wilayah ibu kota baru pemerintahan yang terletak di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.