JAKARTA - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh pinjaman dana senilai Rp189,7 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan di provinsi kepulauan itu.
“Pinjaman dana senilai Rp189,7 miliar telah disepakati melalui penandatanganan persetujuan perjanjian pinjaman daerah yang dilakukan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan Dirut PT SMI Edwin Syaruzad secara virtual pada Rabu kemarin,” kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu dilansir Antara, Kamis, 6 Agustus.
Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, mengapresiasi dukungan PT SMI (Persero) sebagai lembaga keuangan yang menyiapkan fasilitas kredit untuk pembiayaan infrastruktur menyetujui pinjaman ini untuk mendukung pembenahan infrastruktur jalan di NTT.
Dia menjelaskan, dana yang dipinjam ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 16 ruas jalan provinsi yang menyebar sejumlah daerah di NTT.
"Gubernur Viktor Laiskodat dalam pertemuan virtual itu juga menyampaikan bahwa NTT adalah provinsi yang masih tertinggal untuk infrastruktur karena itu pinjaman ini akan dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.
BACA JUGA:
Marius mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya membenahi infrastruktur terutama akses jalan sehingga ke depan semua destinasi wisata yang dimiliki juga dapat dijangkau dengan mudah.
Di sisi lain, perekonomian NTT juga akan bisa bertumbuh dengan baik jika semua infrastruktur dibangun secara baik dan untuk menuju ke sana butuh dukungan fiskal yang kuat, katanya.
Untuk itu, katanya, langkah pinjaman daerah ini dilakukan dan upaya ini telah menuai pujian dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti dalam pertemuan bersama secara virtual itu
"Pinjaman daerah ini dinilai sebagai terobosan yang baik untuk pembangunan daerah dan Gubernur Viktor Laiskodat merupakan kepala daerah ke empat yang menandatangani perjanjian pinjaman daerah,” kata dia.
Marius menambahkan, pemerintah NTT juga berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi kelancaran pinjaman daerah ini.
Lalu, tambah dia, untuk pinjaman tahap berikut sejumlah Rp500 miliar juga diharapkan akan diproses lebih lanjut.