Hasil pencarian "Pengadilan Negeri", 10000 hasil ditemukan.
Ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan laporan perhitungan kerugian negara merupakan bukti krusial dalam kasus dugaan korupsi eks mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mahrus mengingatkan KPK pernah kalah di praperadilan melawan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.
Baca selengkapnya
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat secara resmi memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol I Made Yogi Purusa Utama dari kepolisian.
Baca selengkapnya
Ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak sah karena belum ada audit investigatif kerugian keuangan negara. Mahrus mengatakan audit investigatif kerugian keuangan negara harus sudah selesai sebelum penetapan tersangka dilakukan.
Baca selengkapnya
Ahli hukum tata negara Oce Madril menekakan bahwa KPK wajib menyerahkan surat penetapan tersangka kepada pihak yang ditersangkakan. Oce menjelaskan kewajiban menyerahkan surat penetapan tersangka dimaksud diatur dalam Pasal 90 KUHAP yang baru.
Baca selengkapnya
Ahli hukum tata negara Oce Madril menekankan bahwa pimpinan KPK saat ini tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik. Oce menjelaskan sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang KPK yang baru pimpinan KPK tidak lagi memiliki kewenangan atributif sebagai penyidik.
Baca selengkapnya
Pakar hukum tata negara Oce Madril menilai penetapan tersangka terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK cacat hukum. Oce menekankan penetapan Yaqut sebagai tersangka cacat hukum dikarenakan surat penetapannya diteken oleh pimpinan KPK.
Baca selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap hakim yustisial pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial LTS. Dia dinyatakan terbukti berselingkuh dengan hakim Pengadilan Negeri (PN) Sabang berinisial DW saat keduanya masih terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing.
Baca selengkapnya
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj turut menyoroti kasus yang menimpa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapan kuota haji tahun 2023-2024. Mustolih menegaskan Menag memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian kuota haji khusus dan rerguler.
Baca selengkapnya
Kasus hukum yang menjerat Ir. Wajudi Pranata (72) bermula dari sengketa bisnis jual beli saham yang kemudian melebar ke ranah pidana. Perkara tersebut kini telah bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Palu.
Baca selengkapnya
Polresta Banjarmasin di Kalimantan Selatan (Kalsel)memastikan berkas perkara kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan tersangka inisial MS (20) dinyatakan lengkap (P21).
Baca selengkapnya
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Baca selengkapnya
Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta majelis hakim membatalkan penetapan statisu tersangka kuota haji. Tim pengacaranya menolak eksepsi KPK sekaligus meminta majelis hakim menggugurkan penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024.
Baca selengkapnya
OJK melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Rabu, 4 Maret
Baca selengkapnya
Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai KPK tidak mentaati aturan KUHAP yang baru terkait pemeriksaan terhadap calon tersangka. Tim pengacara Yaqut menyebut KPK tidak pernah memeriksa kliennya sebelum penetapan tersangka terkait kasus pengelolaan kuota haji 2023-2024 dilakukan.
Baca selengkapnya
Tim kuasa hukum eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meyakini proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap kliennya tak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak Yaqut menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh KPK tidak sah.
Baca selengkapnya