Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Ilustrasi foto (AkshayaPatra Foundation/Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Empat atap bangunan kelas SDN Gentong, Gading Rejo, Pasuruan, Jawa Timur runtuh. Seorang siswa dan satu guru meninggal. Sebelas lainnya terluka dan dirawat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim tim investigasi merespons petaka tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan pihaknya akan segera mendalami penyebab runtuh. "Saya sudah mengirim tim dari inspektorat jenderal untuk pergi ke sana dan menginvestigasi," kata Nadiem kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Ini merupakan suatu tragedi yang sangat menyedihkan dan saya sudah berbicara dengan wakil wali kota di situ," tambahnya yang ditemui usai rapat dengan Komisi X.

Menurut Nadiem, investigasi adalah langkah awal untuk mencegah peristiwa semacam terjadi. Ia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

Sorotan pada eksekusi anggaran

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti tingginya anggaran yang digelontorkan negara untuk membangun fasilitas. Runtuhnya kelas di SDN Gentong tentu jadi pertanyaan. 

"Harus kita selidiki, di mana akar missed-nya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, atau dari dinas pendidikan kota yang belum menindaklanjuti laporan," kata Hetifah.

Hetifah menjelaskan, sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat, dalam bentuk dana alokasi khusus, misalnya.

"Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid," tuturnya.

Yanti Sriyulianti, pakar pendidikan yang juga penggagas Sekolah Aman menduga petaka ini terjadi karena bangunan yang telah lapuk. Kejadian ini juga harus jadi penggerak otoritas mengecek seluruh kondisi bangunan sekolah di seluruh Nusantara.

"Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun ... Pada 2016, kami dari DPR sudah membuat Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. Pada saat itu, kami mengevaluasi rencana perbaikan Sarpras yang masih jauh dari kebutuhan dan meminta pemerintah mempercepat proses pembangunan sekolah rusak dengan dana dari sumber-sumber lain seperti DBH dan PAD," kata Yanti, dihubungi VOI, Rabu (6/11/2019).

Di tahun 2018, kata Hetifah, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk rehabilitasi ruang kelas, dan Rp765 miliar untuk renovasi. Jumlah tersebut ditargetkan menjangkau 22.446 ruang kelas dan 1.179 sekolah.

"Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua muri," katanya.

Hetifah menegaskan, kuatnya struktur bangunan menjadi hal yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun.

"Gedung ini masih berusia dua tahun. Seharusnya, jika dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi standar kelayakan. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut. Perlu diselidiki, apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab " jelasnya.