Sisi Gelap Pahlawan Nasional: 'Merajuknya' Syafruddin Sang Presiden Terlupakan

Sisi Gelap Pahlawan Nasional: 'Merajuknya' Syafruddin Sang Presiden Terlupakan

Syafruddin Prawiranegara (Commons Wikimedia)

Bagikan:

Basuki Rahmat adalah pahlawan nasional yang disebut terlibat dalam penggulingan Sukarno. Sementara, Tan Malaka melahirkan gerakan pemberontakan yang bahkan sempat berubah jadi separatis. Dalam artikel ini, kita lihat sisi gelap pahlawan nasional lainnya. Tentang presiden terlupakan, Syafruddin Prawiranegara dan gerakan pertentangannya dengan pemerintahan Indonesia pascamerdeka, serta bagaimana ia mendukung Amerika Serikat (AS) melawan komunis di Nusantara. Ini adalah artikel lanjutan dari Tulisan Seri khas VOI, "Menjadi Pahlawan Nasional".

 

Lahir di Serang, Banteng pada 28 Februari 1911, Syafruddin Prawiranegara adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Syafruddin pernah menyelamatkan negara ketika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Peristiwa itu terjadi dalam agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948. 

Kala itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta serta pejabat lainnya ditawan Belanda. Di saat itu, Syafruddin yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran tengah berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Syafruddin bersama Teuku Muhammad Hasan dan Kolonel Hidayat kemudian berinisiatif membentuk pemerintahan darurat. Sukarno mengirim restunya lewat telegram.

Berbekal restu itu, Syafruddin mengambil alih tugas kepala negara dengan menjadi Presiden atau Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pembentukan PDRI diresmikan pada 22 Desember 1948 di Halaban, wilayah dekat Payakumbuh. Dengan perlengkapan seadanya, Syafruddin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia masih berdiri.

Siaran yang dilakukan lewat radio darurat Radio Rimba Raya sekaligus membantah propaganda Belanda tentang Indonesia yang tak lagi ada lantaran para pemimpinnya yang telah ditangkap. Langkah ini makbul. Kabar yang disiarkan Radio Rimba Raya mendorong PBB untuk mendesak Belanda kembali ke meja perundingan. 

Pemerintahan tandingan

Satu dekade pasca-PDRI terbentuk, pada 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merilis kabinet tandingan pemerintah yang sah. Deklarasi dilakukan di tempat yang sama dengan deklarasi PDRI: Bukittinggi, Sumatera Barat. Syafruddin muncul sebagai perdana menteri alias pimpinan tertinggi dari gerakan pembelot itu.

Ditulis Syamdani dalam buku rilisan 2009, PRRI Pemberontakan atau Bukan?, PRRI muncul bersamaan dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Indonesia timur. Kemunculan keduanya adalah buah dari kekecewaan terhadap pemerintahan RI pada waktu itu.

Mereka menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Syafruddin dinilai punya peranan penting dalam manuver tersebut. Ungkapan kekesalan Syafruddin pada saat itu tertuang dalam pidatonya yang dicatat majalah Time. Pidato yang kemudian dikutip Baskara T Wardaya dalam Bung Karno Menggugat.

"Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara. Sekarang tiba saatnya untuk bertindak!" kata Syafruddin.

Pemerintah pusat menganggap gerakan ini sebagai pemberontakan dan mengirim tentara untuk memadamkannya. Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir. Pemerintah pusat memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat melalui Keputusan Presiden RI No.449/1961.

Dukung AS lawan komunis

Selain terlibat dalam pembelotan, Syafruddin juga dikisahkan pernah memberi dukungan pada Amerika Serikat (AS) untuk memberantas komunisme di wilaya regional Asia Tenggara. Salah satunya adalah dalam perang Amerika Serikat-Vietnam.

Selain itu, Syafruddin juga diketahui memberi dukungan dalam pembantaian orang-orang komunis pascatragedi G30S PKI tahun 1965. Hal itu terungkap dalam dokumen Arsip Keamanan Nasional (National Security Archive) AS yang telah diungkap dan dipublikasikan di Universitas George Washington pada 2017.

Dokumen tersebut menunjukkan ternyata Kedutaan Besar AS di Jakarta menyimpan catatan identitas para pemimpin PKI yang dibunuh, dan para pejabat AS mendukung secara aktif upaya-upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan gerakan buruh yang berorientasi kiri di Indonesia. 

Dari 39 dokumen yang dipublis dari sebuah kumpulan sebanyak 30.000 arsip catatan harian Dubes AS di Jakarta periode 1964-1968 itu, salah satunya adalah surat Syafruddin kepada mantan administrator USAID (badan pemberi bantuan AS) Edwin Fox. Dalam surat itu, Syafruddin memberikan dukungannya terhadap perang AS di Vietnam sebagai langkah membendung gerakan komunisme.

Dukungan antusias Sjafruddin terhadap perang Vietnam luar biasa, karena kebijakan asing AS di wilayah Asia Tenggara mendapat banyak perlawanan, termasuk di antaranya para perwira ABRI yang anti-komunis, yang banyak di antara mereka bersimpati kepada orang Vietnam yang melawan AS.

Menurut Syafruddin kebijakan luar negeri yang dilakukan AS sudah benar. "Mengikuti satu-satunya jalan yang benar menuju pembendungan yang diperlukan terhadap komunisme yang agresif” katanya seperti tertulis dalam surat itu.

Meski begitu, jasa besar Syafruddin mempertahankan kedaulatan bangsa tentu tak terkecilkan. Bahkan, jika boleh membuat hitungan sendiri, kami ingin menempatkan Syafruddin sebagai presiden kedua RI setelah Proklamator RI Sukarno.

Artikel Selanjutnya: "Mendorong Segala Pembenahan dalam Isu Gelar Pahlawan Nasional"