Tak Khawatir soal Muktamar Luar Biasa, Waketum PPP: Tidak Ada Pertarungan Antara Kubu Suharso dan Mardiono

Waketum DPP PPP Arsul Sani (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait pemberhentian Suharso Monoarfa/ANTARA

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali bergejolak pasca dilengserkannya Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

Suharso pun menyatakan bahwa dirinya masih menjadi Ketua Umum PPP. 

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku pihaknya tidak khawatir jika Suharso Monoarfa akan melawan melalui Muktamar Luar Biasa. 

Sebab, Arsul meyakini, Suharso tidak akan menggelar Muktamar Luar Biasa lantaran pemberhentian sebagai ketua umum tidak ada kaitan dengan perebutan kekuasaan.

"Kenapa harus khawatir wong ini urusannya bukan urusan soal mempertahankan kedudukan ketua umum. Ini urusannya agar PPP tetap eksis dalam pemilu 2024 kenapa mesti khawatir," ujar Arsul kepada wartawan, dikutip Rabu, 7 September. 

Apalagi, Arsul menjelaskan, untuk menggelar Muktamar Luar Biasa membutuhkan dukungan 2/3 DPW dari 34 provinsi dan 2/3 DPC dari 480 pengurus PPP di kabupaten/kota. Syarat tersebut, kata dia, harus terpenuhi untuk menggelar Muktamar Luar Biasa 

"Maka baik Pak Suharso maupun Pak Mardiono tidak bisa mengatakan tidak, kalau memang mau Muktamar Luar Biasa itu sudah diatur syarat-syaratnya," jelas Wakil Ketua MPR itu.

Arsul pun menegaskan, dalam permohonan perubahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM tidak ada perubahan susunan pengurus. Kecuali pergantian posisi ketua umum, dari Suharso menjadi Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas.

Sehingga, menurut Arsul, tidak ada pertarungan perebutan posisi ketua umum antara kubu Suharso dan kubu Mardiono.

"Ini menunjukkan bahwa tidak benar kalau disimpulkan bahwa sedang terjadi pertarungan antara kubu Suharso dengan kubu Mardiono. Karena semua orangnya Pak Suharso tetap dalam posisinya masing-masing," kata Arsul.