Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, PAN: Kementerian Agama Milik Semua!

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Coumas yang menyebut bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) adalah hal yang kontroversial dan bisa menimbulkan polemik.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pernyataan yang disampaikan Menag dalam acara webinar RMI PBNU pada Rabu, 20 Oktober, tersebut tidak sepantasnya disampaikan oleh pejabat negara.

Menurutnya, selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Ia khawatir, omongan Menag Yaqut akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," ujar Saleh, Senin, 25 Oktober.

Faktanya, lanjut Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia.

"Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," tegas legislator Sumatera Utara itu.

Baca juga:

Saleh menegaskan, pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Dia berharap Presiden Jokowi dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, kata dia, pernyataan-pernyataan seperti itu dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari.

"Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan," katanya.

Bisa saja, sambung Saleh, akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain.

"Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," tegas mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah itu.

Saleh meminta, Menag Yaqut menyampaikan permohonan maaf untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini. Paling tidak, kata dia, bisa meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.

"Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita. Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," jelas anggota Komisi IX DPR itu.

Saleh juga meminta Menag untuk bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Menurutnya, akan lebih produktif jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.

"Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa," tandas Saleh.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyebut Kementerian Agama merupakan 'hadiah negara' untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Pernyataan Gus Yaqut ini disampaikan dalam acara Webinar Internasional yang digelar RMI-PBNU dan diunggah di akun YouTube TVNU, Rabu, 20 Oktober.

Dalam acara tersebut awalnya Gus Yaqut menceritakan adanya perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Dia lantas mengungkap, memiliki keinginan untuk mengubah logo atau tagline Kementerian Agama 'Ikhlas Beramal'.

"Saya bilang, enggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas. Ikhlas beramal itu nggak bagus, enggak pas saya bilang," imbuhnya.

Menurut Gus Yaqut, ketika itu perdebatan berlanjut menyoal sejarah asal usul Kementerian Agama. Gus Yaqut menyebut ada salah satu ustaz yang ketika itu tidak setuju jika Kementerian Agama harus menaungi semua agama.

"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU," tutur Gus Yaqut.

Tag: politik pbnu nahdlatul ulama yaqut cholil qoumas kementerian agama

Terkait :

Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' dari Menag Yaqut Bisa Jadi Keuntungan untuk PAN

JK Respons Kontroversi Menag Yaqut soal ‘Kemenag Hadiah NU’: Kemenag untuk Semua Agama

Menag Yaqut Buka Suara 'Kemenag Hadiah Negara Untuk NU,' Hanya Penyemangat Santri

'Kemenag Hadiah untuk NU', Menag: Pernyataan untuk Internal, Ibarat Obrolan Pasutri Dunia Milik Berdua

Klarifikasi Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Pernyataan Kemenag Hadiah NU Bernada Kolusi, Pengamat Minta Presiden Jokowi Tegur Menag Yaqut