Bagikan:

JAKARTA - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama (NU) kini menuai polemik. 

Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, menilai Menag Yaqut melakukan kekhilafan dan harus menjelaskan maksud pernyataannya agar tidak dianggap memuluskan sikap kolusi di kementerian yang dipimpinnya.

"Pernyataan itu jelas bernada kolusi, dan perlu ada pernyataan tegas dari Menag jika ia khilaf dalam membuat pernyataan," ujar Dedi, Senin, 25 Oktober. 

Menurutnya, jika tak ada klarifikasi oleh Menag, maka akan dianggap melakukan pembiaran adanya mafia jabatan di Kemenag tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas. Dia khawatir akibat sikap primordial Menag, nantinya justru mempengaruhi upaya konsolidasi kebangsaan. 

"Artinya, Yaqut tidak layak menduduki posisi menteri. Dan menyedihkan karena menihilkan keberagaman di Indonesia," jelasnya. 

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu pun menilai Presiden Jokowi harus menegur Menag atas ucapannya yang membuat gaduh itu.

"Ada baiknya, presiden menegur secara langsung dan keras," kata Dedi.

 

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyebut Kementerian Agama merupakan 'hadiah negara' untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Pernyataan Gus Yaqut ini disampaikan dalam acara Webinar Internasional yang digelar RMI-PBNU dan diunggah di akun YouTube TVNU, Rabu, 20 Oktober. 

Dalam acara tersebut awalnya Gus Yaqut menceritakan adanya perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Dia lantas mengungkap, memiliki keinginan untuk mengubah logo atau tagline Kementerian Agama 'Ikhlas Beramal'.

"Saya bilang, enggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas. Ikhlas beramal itu nggak bagus, enggak pas saya bilang," imbuhnya.

Menurut Gus Yaqut, ketika itu perdebatan berlanjut menyoal sejarah asal usul Kementerian Agama. Gus Yaqut menyebut ada salah satu ustaz yang ketika itu tidak setuju jika Kementerian Agama harus menaungi semua agama.

"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU," tutur Gus Yaqut.