DPR Restui Rencana Alokasi Anggaran untuk Vaksin COVID-19
JAKARTA - Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan vaksin COVID-19 dalam RAPBN 2021. Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mendukung rencana tersebut, namun pemanfaatannya harus dapat dioptimalkan.
"Prinsip dasarnya setiap rupiah, setiap uang rakyat yang disetor ke kas negara, maka APBN harus digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena itu, tata kelola penggunaan anggaran ini harus memberi manfaat yang maksimal untuk rakyat," ujar Intan dalam keterangan dilansir Antara, Jakarta, Sabtu, 25 Juli.
Setiap kebijakan pemerintah yang pro rakyat, lanjut Intan, melalui mekanisme di DPR pasti didukung karena sejatinya APBN adalah kesepakatan politik anggaran rakyat.
Menurut Intan, berapapun besaran anggaran yang dibutuhkan pasti didukung sepanjang mengacu ketentuan perundangan yang ada.
"Saat ini masyarakat berharap besar dengan kabar yang disampaikan pemerintah bahwa vaksin COVID-19 akan segera tersedia," kata Intan.
Baca juga:
Pemerintah secara resmi mengumumkan adanya kerja sama Bio Farma dengan perusahaan farmasi Sinovac Tech dari Cina untuk melakukan uji klinis fase ketiga di Indonesia. Uji klinis Sinovac tersebut tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain seperti Brazil dan Bangladesh.
"Jadi sifat uji klinisnya multi centred dan hasilnya harus secara menyeluruh dievaluasi untuk memastikan efikasinya sesuai rekomendasi WHO yaitu di atas 70-80 persen. Serta melakukan koordinasi dengan institusi pemerintah terkait antara lain Kementerian Kesehatan, Bio Farma, BPOM, dan Lembaga Eijkman," ujar Intan.
Selain uji klinis dengan Sinovac, pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan beberapa entitas lainnya.
Intan menilai tentunya pemerintah harus membuka upaya agar ketersediaan vaksin tersebut tidak bergantung pada satu kerja sama saja.
"Juga perlu didorong produksi anak bangsa apalagi Indonesia memiliki perusahaan farmasi plat merah Biofarma yang terpercaya," katanya.
Saat ini upaya lain yang sedang dilakukan yaitu kerja sama Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan, PT BCHT Bioteknologi Indonesia dengan China Sinopharm International Corporation, Lembaga Eikjman dengan Kemenkes dan Universitas dengan strain khusus dari Indonesia.
Bio Farma sendiri akan mulai memproduksi vaksin COVID-19 pada awal 2021 dengan kapasitas maksimal 250 juta dosis apabila lolos uji klinis tahap 3.
"Yang harus dicermati adalah terjaminnya protokol uji klinis yang sesuai prosedur tidak hanya asal tersedia cepat dan ketika vaksin betul sudah tersedia, pemerintah harus memastikan akses bagi masyarakat sehingga mencapai coverage untuk mendapatkan community immunity," ujar Intan.
Apalagi, lanjut Intan, tahun 2020 ini terjadi krisis kesehatan dan perekonomian yang berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Alokasi anggaran harus tepat sasaran.
"Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Padahal rakyat membutuhkannya," kata Intan.
Sebagai ilustrasi, daya serap anggaran penanganan COVID-19 yang masih sangat rendah. Realisasi per 1 Juli 2020 dari alokasi total dukungan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, baru sebesar Rp127,4 triliun atau setara dengan 18,3 persen yang dibelanjakan.
Padahal negara telah menyiapkan anggaran untuk membiayai semua program tersebut. Lagi-lagi, lanjut Intan, implementasi dan eksekusi program belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penting dilakukan langkah yang cepat, tepat dan efisien .
"Pemerintah harus melakukan kebijakan terobosan di masa pandemi. Kebijakan extraordinary ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Intan.