Eri Cahyadi Diminta Serius Atasi Pengangguran di Surabaya, Waka DPRD: Saya Turun ke Kampung-kampung Banyak Keluhan
SURABAYA - Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur meminta pemerintah kota yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi serius menangani persoalan pengangguran di lingkungan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astiuti, mengatakan RAPBD Surabaya 2022 yang diproyeksikan mencapai Rp10,1 triliun harus dipastikan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
"Saat saya turun ke kampung-kampung banyak keluhan pengangguran," katanya dikutip Antara, Kamis, 14 Oktober.
Bagi Reni, penting untuk mengetahui demografi angkatan kerja di Kota Surabaya serta variasi intervensi SDM.
Menurut dia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya meningkat di 9,79 persen per 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun ke 68,05 persen dan rasio penduduk bekerja pun merosot di 61,39 persen.
Selain itu, data BPS juga menyebut status pekerjaan utama di Kota Surabaya didominasi oleh buruh atau karyawan sebanyak 57.75 persen, disusul sektor usaha mandiri dengan 22.77 persen dan pekerja keluarga atau tidak dibayar sekitar 6.91 persen.
"Lapangan pekerjaan utama diisi oleh bidang jasa dengan 77,58 persen, kemudian sektor manufaktur dengan 21,75 persen, dan pertanian dengan 0,67 persen. Adapun porsi dari sektor formal dan informal secara berturut-turut adalah 60,81 persen dan 39,19 persen," katanya.
Baca juga:
- Gubernur Bali: 20 Ribu Turis Kebanyakan dari Eropa Sudah Pesan Hotel Bulan November
- Di Hadapan Isran Noor, Firli Bahuri Minta Masyarakat Awasi Pejabat di Kalimantan Timur
- 'Kamu Jangan Fitnah Aku yah!' Kata Mensos Risma Sambil Tunjuk Warga Lombok Timur
- Akhirnya Terungkap, Rachel Vennya Terbukti Kabur dari Karantina Wisma Atlet Pademangan
Reni mengatakan terdapat 2,35 juta penduduk usia kerja di Kota Surabaya pada tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sendiri mencapai angka 535.327 orang atau 23,02 persen dari total penduduk usia kerja.
Penduduk usia kerja meliputi pengangguran karena COVID-19 (49.892 orang), bukan angkatan kerja terdampak COVID-19 (7.302 orang), sementara tidak bekerja lantaran COVID-19 (26.902 orang), dan pengurangan jam kerja akibat COVID-19 (451.231 orang)
"Perlu mitigasi setiap sektor penduduk usia kerja terdampak COVID-19, tidak hanya pengangguran, tapi juga yang mengalami pengurangan jam kerja, dan belum memulai pekerjaan atau sementara tidak bekerja, yang bila dijumlah sebanyak 23,02 persen dari penduduk usia kerja," katanya.
Mereka yang sudah bekerja perlu dicermati status pekerjaan utamanya, mana sektor yang kemudian perlu mendapat perhatian. "Klasifikasi jenis pengangguran, baik lama atau baru (akibat COVID-19) totalnya 154.896 (9,79 persen), sehingga bisa dicarikan solusinya berdasarkan potensi dan pasar tenaga kerja," katanua.
Pimpinan DPRD Surabaya ini meminta agar Pemkot Surabaya juga melibatkan pihak swasta demi mendukung terbukanya lapangan pekerjaan dan akses permodalan bagi mereka dengan usaha mandiri.
"Saya apresiasi skema penanganan pengangguran mulai dari pemberdayaan UMKM hingga pengembangan startup, perlu diperkuat dengan kebijakan strategis dan taktis lainnya yang solutif tangani pengangguran dengan libatkan stakeholder Surabaya," ujar Reni Astuti.