DPR Minta Pemerintah Lakukan Testing dan Vaksinasi pada Pelaksanaan Belajar Tatap Muka

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, meminta Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Di mana, kebijakan PTM tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian lembaga yang ada.

"Sekarang kan sudah ada Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," ujar Saleh, Senin, 12 Oktober.

Ketua Fraksi PAN DPR itu mengakui, pelaksanaan PTM memang tidak mudah. Namun, kata Saleh, harus dipastikan pula bahwa yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari COVID-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan COVID-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik," jelas Saleh.

Selain itu, lanjutnya, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Sementara, anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas.

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanaan vaksinasi nasional," tegas legislator Sumatera Utara itu.

Dalam konteks ini, kata Saleh, kementerian kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerjasama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Saleh mengatakan kerja sama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi. Menurutnya, kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini.

"Setahu saya, Kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stok antigen yang dimiliki kemenkes lebih dari cukup. Sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi.

Dengan begitu, tambah Saleh, orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan testing reguler seperti ini.

"Dan dengan pelaksanaan testing reguler dan berkala, semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang. Tidak khawatir adanya kluster-kluster baru di tempat-tempat pembelajaran tatap muka," tandasnya.