Beda Pendapat Golkar dan PDIP soal Jadwal Pemilu 2024
JAKARTA - Partai Golkar mendukung pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Golkar setuju jika pelaksanaan pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024 dilakukan pada tanggal tersebut.
"Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua rapat menyatakan setuju (pilpres) tanggal 15 Mei," ujar Doli di Gedung DPR, Selasa, 28 September.
Ketua Komisi II DPR itu mengungkapkan, usulan tersebut sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian. Saat itu, kata dia, pemerintah mengusulkan opsi 3, April, 24 April, 8 Mei, dan 15 Mei.
"Jadi putusan 15 Mei itu menurut saya dengan pertimbangan sangat matang dikaji dari berbagai aspek salah satunya soal efisiensi, efektivitas," ungkapnya.
Doli mengaku tidak masalah apabila nantinya masa kampanye harus dipersingkat. Sebab menurutnya, seluruh partai sudah punya pengalaman kampanye sebelumnya, yakni di pilkada 2020 lalu yang tadinya 90 hari menjadi 71 hari.
"Kalau dikurangi satu bulan saja saya kira tidak ada masalah karena prinsipnya begini, kami prediksi nanti pada tahapan sampai tahun 2024 suasananya masih paling nggak pasca pandemi. Jadi kebiasaan kita masyarakat untuk tetap jaga prokes masih terjadi. Oleh karena itu kami juga menghindari adanya kerumunan-kerumunan massa itu," kata Doli.
"Pilihan pemerintah adalah 15 Mei," kata Mahfud.
"PDIP keberatan pemungutan suara pada 15 Mei karena meminta menimbang ulang," ujar Arif di Gedung DPR, Selasa, 28 September.
Pasalnya, lanjut Arif, ada beberapa persoalan jika Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei. Salah satu paling krusial adalah bertepatan dengan datang bulan suci Ramadan.
Oleh karena itu, Arif menilai pemerintah harus bijak mempertimbangkan dengan matang bahwa pada bulan Ramadan seharusnya tidak perlu ada kampanye politik oleh partai. Termasuk tim kampanye capres dan cawapres.
Baca juga:
- Tak Setuju Jadwal Pemilu 2024 Maju, Sekjen PKP Said Salahudin: Rugikan Parpol Non-Parlemen
- Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tetapkan Waktu Pelaksanaan Pemilu 2024, DPR: Biar Tidak Terkesan Subjektif
- PDIP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Tolak Kampanye Sambil Puasa
- Presiden Jokowi Minta Simulasi Pemilu 2024 Ditetapkan, Mahfud MD: Jangan Terpengaruh Isu Termasuk Amandemen