Respons Taliban Kuasai Afghanistan, PKS: Peluru Tak Punya Mata, WNI Harus Dievakuasi
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memprioritaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Afganistan.
"Saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kemenlu yaitu memastikan keselamatan WNI. Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afganistan secara umum," kata Sukamta di Jakarta, Antara, Kamis, 19 Agustus.
Politikus PKS ini menambahkan, keselamatan WNI harus jadi perhatian dari pemerintah walaupun ada jaminan keamanan dari Taliban. Namun seperti adigium peluru tidak punya mata, keadaan ini harus diwaspadai, dipantau setiap perkembangan WNI. Bila memungkinkan, WNI harus segera dievakuasi.
Selain itu dia mengatakan, terkait peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif, akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang di dukung oleh Amerika Serikat dan NATO, menyisakan banyak masalah.
"Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan. Perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan," ujarnya.
Baca juga:
- Jokowi Disebut Cocok Bawa Madu dan Jongkok di Pinggir Jalan Saat Pakai Baju Adat Baduy, Faldo: Presiden Tak Pusing!
- Viral Rasis ke Baduy, Sebut Jokowi 'Cocok Bawa Madu dan Jongkok di Perempatan,' Pria Ini Hengkang dari Tirto
- Masuk SARA ke Suku Baduy, Muannas Minta Polri Proses Pria Penyebut Jokowi 'Cocok Bawa Madu dan Jongkok di Perempatan'
- Beri Hormat untuk Pahlawan Medis, Ganjar Pranowo Pimpin Upacara Pakai Baju Hazmat di Donohudan
Menurut dia, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afganistan, termasuk Taliban yang saat ini menguasai negara tersebut.
Dia menilai peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangun kembali Afganistan.
"Taliban sebagai penguasa Afganistan saat ini harus bertanggung jawab dengan membangun kembali negara tersebut secara damai. Pemerintah Indonesia perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan," katanya.