Ombudsman Sebut Banyak Warga Luar Divaksin di Jakarta Bikin Daerah Penyangga Repot
JAKARTA - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho menyoroti banyaknya warga luar Jakarta yang mengikuti vaksinasi di ibu kota. Per tanggal 16 Agustus, sudah ada 9.069.350 orang yang divaksinasi dosis pertama di Jakarta. Lalu, ada 4.310.395 orang yang divaksinasi dosis kedua.
Capaian ini memang sudah melewati target awal sasaran penerima vaksin Pemprov DKI atau sudah mencapai 101 persen pada dosis pertama. Sayangnya, 40 persen masyarakat yang divaksinasi Pemprov DKI bukan ber-KTP Jakarta.
"Sehingga, baru mencapai 60 persen dari target vaksinasi warga Jakarta untuk dosis pertama dan sekitar 25 persen yang menerima dosis kedua," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa, 17 Agustus.
Teguh memandang, melimpahnya stok vaksin dengan banyaknya lokasi vaksinasi di Jakarta membuat pemerintah daerah penyangga, yakni Bodetabek repot. Sebab, pemda setempat mesti mencatat kembali warganya yang mengikuti vaksinasi di Jakarta.
"Ketersediaan vaksin yang melimpah di Jakarta dan kemudahan pendaftaran bagi warga non-DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksin di Ibu Kota tersebut menjadi pekerjaan dua kali karena harus dilakukan pemilahan data ulang termasuk data warga wilayah penyangga (bodetabek) dari total penerima vaksin di Jakarta," ucap Teguh.
"Sampai saat kami melakukan permintaan keterangan kepada para Kadinkes se-Jabodebek tanggal 28 Juli 2021, diketahui semua daerah penyangga belum mendapatkan data warga mereka yang mendapat vaksin di Jakarta,” lanjut dia.
Teguh mengaku bahwa pendaftaran vaksinasi via online lewat aplikasi JAKI oleh Pemprov DKI terbukti efektif untuk mengejar angka vaksinasi harian dan pencapaian target vaksin Jakarta.
Namun, menurut dia, metode ini tidak cukup efektif untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta sendiri, serta menghadirkan ambiguitas permasalahan data dan capaian angka vaksinasi bagi wilayah aglomerasi.
"Metode ini menghadirkan pola diskriminasi terhadap wilayah pemerintah daerah dan warga di wilayah aglomerasi, serta menghadirkan kerumunan massa dari wilayah aglomerasi ke Jakarta.Terlebih, rencana tersebut akan dilanjutkan hingga jumlah vaksinasi di Jakarta mencapai angka 11 juta," ucapnya.
Baca juga:
- Pegawai KPK Sebut TWK adalah Pelanggaran HAM
- 40 Menit Pidato Kenegaraan Jokowi Tanpa Singgung Korupsi, Karena Tak Cukup Waktu Atau Hilangnya Komitmen?
- Masih Ada 3 Juta Orang DKI Belum Divaksin, Ombudsman Minta Pemprov Fokus Vaksinasi Warga
- Taliban Menguasai Afghanistan, Benda-benda Bersejarah Terancam Musnah
Untuk itu, Teguh mendorong Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah daerah penyangga Bodetabek melakukan pembersihan data vaksinasi COVID-19 di Jakarta.
Sehingga daerah penyangga seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Tangsel dan Tangerang agar bisa mengetahui lebih detail warga mereka yang sudah mendapat vaksin di Jakarta.
”Pembersihan data ini akan ‘merugikan’ Jakarta dari sisi angka pencapian dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga, tetapi sekali lagi, jumlah vaksin bukan bagian dari kontestasi daerah untuk berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi, namun yang terpenting adalah tercapainya herd immunity di semua daerah aglomerasi,” pungkasnya.