Langkah Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia
JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan KPK dan lebih memilih menghadiri pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta pada Senin, 9 Desember. Dia beralasan, untuk tahun ini mesti gantian dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, karena tiap tahunnya, Jokowi selalu menghadiri Harkodia yang diselenggarakan KPK.
"Setiap tahun saya hadir, setiap tahun saya hadir hanya ini kan Pak Ma'ruf belum pernah ke sana. Ya bagi-bagilah, masa setiap tahun saya terus, ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma'ruf, saya di tempat lain," kata Presiden Jokowi seusai menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, dilansir Antara.
Presiden Jokowi hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh KPK mulai 2016, 2017, dan 2018. Sedangkan pada 2015 Hakordia dibuka oleh Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla dan pada 2016 oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sedangkan pada tahun ini, rangkaian acara Hakordia dilaksanakan pada 6-13 Desember 2019 dan dihadiri Ma'ruf Amin didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menkominfo Johnny G Plate.
Di SMKN 57 Jakarta ini, Presiden Jokowi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menonton pementasan drama "Prestasi Tanpa Korupsi". Pemantauan Antara, Jokowi beberapa kali tampak terpingkal menonton drama tersebut.
Drama ini dimainkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir serta artis Bedu dan Sogi Indra Dhuaja. Nadiem, Whisnutama, Bedu dan Sogi berperan sebagai siswa sekolah lengkap dengan pakaian SMA, sementara Erick Thohir menjadi tukang bakso urat lengkap dengan topi dan handuk di leher.
Usai acara ini, Jokowi mengatakan, program pemberantasan korupsi terutama yang dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dievaluasi. Yang paling utama, kata Jokowi, adalah mengevaluasi sistem penindakan dalam pemberantasan korupsi.
"Sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi. Kedua, menurut saya hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya bahaya," kata Jokowi yang menambahkan, rekrutmen politik adalah bagaimana merekrut kader parpol yang menduduki jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif.
"Ketiga, fokus kita di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," kata dia sambil mengatakan, tetap mendukung operasi tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK namun perlu disertai dengan perbaikan sistem tadi.
"Keempat menurut saya OTT, penindakan perlu tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," ujarnya.
Atas evaluasi program antikorupsi tersebut, Jokowi akan segera bertemu dengan pimpinan KPK termasuk dewan pengawas (Dewas) yang merupakan organ baru KPK setelah berlakunya UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.
"Oleh sebab itu saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan baik menyampaikan perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik yang ketiga mengenai fokus di KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif, daerah atau sisi pemerintah pusat atau Kepolisian atau Kejaksaan? Sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," kata Presiden.
Selain itu, Jokowi menilai keempat hal yang akan dievaluasi tadi juga perlu dibicarakan dengan partai politik, terutama tentang sistem rekrutmen politik. "Tapi sekali lagi saya sampaikan kita harus fokus tidak sporadis seperti itu semua dikerjakan, tidak mungkin menyelesaikan masalah, percaya saya, mulai dari mana? sistem rekrutmen politik ya bersama-sama dari situ, atau perbaikan sistem pemerintah pusat ayo kita mulai," tambah dia.
Presiden Jokowi pun menekankan perbaikan sejumlah sistem elektronik yang sudah dikerjakan tapi belum maksimal seperti e-procurement, e-tendering, e-budgeting. "Harus diperbaiki terus sehingga memperbaiki sistem, hal yang penting kita lakukan sudah ada e-procurement (pengadaan elektronik), sudah ada e-tendering (tender elektronik) sudah ada, tapi masih ada seperti ini artinya harus ada perbaikan sistem," katanya.