Berbagai Kendala Penyaluran BLT Dana Desa Menurut Mendes PDTT
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendesak bupati dan wali kota turut aktif mempercepat penyaluran dana desa. Pasalnya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa menghadapi berbagai kendala.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, masih adanya desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa meski dana sudah masuk ke rekening kas desa, karena bupati dan wali kotanya memang menunda untuk menyalurkan bantuan tersebut.
"Permasalahannya itu ada di daerah, di mana bupati atau wali kota menginginkan adanya kesamaan, bareng. Kedua, ingin seluruh urusan Bansos maupun Bansos tunai maupun bantuan pangan non-tunai ini selesai dulu, sehingga dana desanya ditahan tidak boleh dikeluarkan dulu untuk BLT dana desa, ada juga yang model seperti itu," katanya, dalam video conference bersama wartawan, Jumat, 22 Mei.
Mengingat Hari Raya Idulfitri atau Lebaran tinggal menghitung hari, Abdul Halim meminta, agar kepala daerah tidak menunda penyaluran tersebut. Sebab, dalam kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 ini, BLT Dana Desa sangat diperlukan masyarakat.
Halim mengatakan, pemerintah daerah bisa melakukan kontrol tanpa menunda penyaluran bantuan. Misalnya jika warga sudah menerima BLT Desa, kemudian akan turun bantuan sembako, maka untuk sembakonya dicoret atau bantuan-bantuan lain akan turun karena sudah menerima BLT Desa bisa dibatalkan sementara.
"Maksud kami seperti itu, sehingga tidak saling menggantung. Kasihan warga masyarakat yang ada di bawah yang sudah didata," katanya.
Desa Belum Lakukan Musdesus
Abdul Halim mengatakan, masih ada desa yang belum melakukan musyawarah desa khusus. Hal ini yang menjadi fokus, sehingga terus dipacu agar dana desa dapat segera disalurkan kepada masyarakat desa.
Baca juga:
- https://voi.id/artikel/baca/6282/mendes-pdtt-mengklaim-belum-temukan-fakta-soal-pemotongan-blt-dana-desa
- https://voi.id/artikel/baca/6295/janji-mendes-pdtt-penyaluran-blt-dana-desa-akan-rampung-2-hari-setelah-lebaran
- https://voi.id/artikel/baca/6249/2-4-juta-warga-miskin-telah-terima-blt-dana-desa
[/see_also
Menurut Abdul Halim, berdasarkan pendalaman alasan yang ditemukan karena kepala desa belum merasa membutuhkan. Sebab, daerah tersebut tidak terdampak COVID-19.
"Beberapa kendala memang di antaranya adalah belum berasa butuh. Nah kami tanya kenapa kok belum musyawarah desa khusus? Oh di sini tidak begitu terasa kok (dampak COVID-19). Masyarakatnya enjoy-enjoy saja. Kami dalami itu, apa betul keadaannya seperti itu," katanya.
Lebih lanjut, Halim mengatakan, jika dari hasil pendalaman dan pengecekan di lapangan, daerah tersebut masuk daerah yang memang tidak berdampak secara ekonomi dan warga masyarakatnya tidak layak untuk berikan BLT Dana Desa, maka tidak akan dipaksakan untuk mencarikan dana tersebut.
"Beberapa kami temukan itu ada di Sumatera Selatan, di kawasan perkebunan karet yang desanya juga makmur di tengah-tengah kawasan hutan karet. Tidak begitu terasa dampak dari COVID-19, masyarakatnya sejahtera semuanya, penghasilannya juga rata-rata tidak berubah, tidak mengalami penurunan. Kalau situasinya seperti itu, tentu akan memberikan ruang untuk tidak menyalurkan BLT, karena memang tidak dibutuhkan," jelasnya.
Meski begitu, Abdul Halim mengaku, akan terus melakukan pengecekan dan pendalaman, agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, muncul masyarakat miskin baru yang telah terdata.
"Kami harus betul-betul klarifikasi. Jangan sampai kemudian keputusan itu diambil ternyata tiba-tiba muncul warga yang terdampak ini yang harus diantisipasi betul atau tidaknya," katanya.
Abdul Halim menekankan, agar desa-desa tetap melakukan musyawarah desa khusus apapun kondisi yang dialami desa tersebut. Paling tidak harus sudah mengalokasikan anggaran BLT Dana Desa di APBDes.
"Kalau anggarannya sudah ada di APBDes, kan tinggal menyalurkan ketika ditemukan warga yang terdampak. Kalau kemudian tidak ditemukan dan dananya tidak terpakai, tidak apa-apa. Nanti akan ada perubahan APBDes baru mudah-mudahan ini bisa selesai. Sehingga kekuatan fiskal dana desa akan digunakan untuk ke recovery ekonomi. Termasuk di antaranya untuk ketahanan pangan di tingkat desa," imbuhnya.