40 Persen Pasien IGD RSUD Kota Bekasi Bukan Warga Lokal: Kami Terima, Masih KTP NKRI
JAKARTA – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan bahwa hampir 40 persen pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi bukan merupakan warga lokal. Meski demikian, dia memastikan jika pelayanan tetap akan diberikan meski pasien yang datang bukan merupakan warga Kota Bekasi.
“Kami tetap menerima dan memberikan pelayanan karena masih memakai KTP NKRI,” tegas Wali Kota Rahmat Effendi dalam seperti yang dilansir oleh laman sosial media Instagram @humaskotabekasi pada Sabtu, 26 Juni.
Rahmat mengakui jika RSUD Chasbullah Abdulmajid menerima cukup banyak pasien dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Hal tersebut kemudian berimbas pada kapasitas ruang IGD yang semakin terbatas.
Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bekasi menyiasatinya dengan mendirikan tenda darurat di depan ruang IGD.
“Kami mendirikan tenda karena daya tampung di dalam IGD terbatas. Selain itu, IGD saat ini difungsikan untuk para penyintas dan terpapar COVID-19 usai dilakukan screening atau tes swab,” tuturnya.
Rahmat menambahkan, saat ini telah ada penambahan 3 tenda dari BPBD yang terpasang di area parkir rumah sakit.
“Artinya memang kapasitas terbatas jika tidak memasang tenda karena orang yang datang ini harus buru-buru ditangani. Rumah sakit swasta juga sudah penuh, sehingga mereka mencari yang mudah dengan rujukan utama ke RSUD Chasbullah ini" jelasnya.
Baca juga:
- Ingat Ya Bund! Pinjol Resmi Tak Boleh Akses Kontak Pribadi, Foto Apalagi Video, Kata OJK Itu Ilegal
- Ini Alasan Blu BCA Digital, Bank Milik Konglomerat Hartono Bersaudara Ogah Salurkan Kredit dan Pilih Payment sebagai Bisnis Awal
- Kejaksaan RI Dapat Opini WTP, Temuan BPK: Belum Setor Uang Tilang Rp757 Juta
Sebagai informasi, Pemkot Bekasi diketahui mengupayakan pendirian rumah sakit darurat dengan menyulap Stadion Chandrabaga sebagai instalasi kesehatan penanganan pasien COVID-19. Lalu, disebutkan pula jika RS Budi Lestari akan kita jadikan pusat rujukan dengan kapasitas 180 tempat tidur.
“Kami juga melakukan upaya penambahan di Mustikajaya untuk menangani pasien dari Pondok Melati, Bantargebang yang jauh dari lokasi RSUD. Jadi, mereka bisa mendapat fasilitas bertipe D disana,” katanya.
Lebih lanjut, dia berharap segala usaha yang dilakukan ini dapat mencukupi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami ingin semua warga bisa tertampung, walau bukan ber-KTP dari Kota Bekasi saja. Langkah ini akan disegerakan untuk penambahan tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di dalam tenda IGD agar semua bisa tertangani,” tutup Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.