Tiga Madrasah di Papua Barat Direnovasi, Telan Anggaran Rp9,56 Miliar
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian renovasi tiga madrasah di Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di kawasan timur Indonesia.
Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU yang menelan anggaran senilai Rp9,56 miliar.
Berdasarkan data Kementerian PU per 23 April 2026, progres fisik renovasi ketiga madrasah telah mencapai 89,79 persen dan diharapkan segera rampung untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut, pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan pendidikan merata, termasuk di wilayah terpencil dan kawasan timur Indonesia.
"Sesuai Astacita Presiden Prabowo, pendidikan adalah salah satu pilar utama. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa menjadi prioritas kami. Untuk itu, kami akan terus berupaya merenovasi dan merehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan di berbagai wilayah," ujar Dody dikutip dari keterangan resmi, Sabtu, 25 April.
Selain itu, pekerjaan renovasi ketiga infrastruktur pendidikan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Digitalisasi Pembelajaran.
Melalui renovasi tersebut, fasilitas pendidikan ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar lebih aman, nyaman dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pengajar.
Dody menegaskan, keberadaan sarana pendidikan memadai diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya
"Kami berkomitmen mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan layanan dasar," imbuhnya.