Gandeng BP2MI, Manajemen Kartu Prakerja Rangkul Purna Pekerja Migran Indonesia
JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama memperkenalkan Program Kartu Prakerja kepada Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan menggelar Training for Trainers (TOT) Program Kolaborasi Kartu Prakerja.
"Kita di sini hadir untuk membantu saudara-saudara kita Purna PMI yang menanti uluran tangan bantuan pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi dan harus pulang dari tempat bekerja kembali ke tanah air," ujar Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Juni.
Lebih lanjut, Denni menjelaskan para Purna PMI ini memiliki niat dan keinginan yang besar untuk bergabung dengan program Kartu Prakerja. Tapi mereka memiliki banyak sekali keterbatasan. Di antaranya secara literasi digital maupun keterbatasan anggaran untuk mengikuti pelatihan secara daring.
"Kami mendukung pelatihan bagi trainers yang selanjutnya akan memberi pelatihan di_92 titik layanan pendamping bagi Purna PMI untuk lebih mengenal Program Kartu Prakerja," jelasnya.
Baca juga:
- Polisi Ditusuk di Palembang, Muncul Dugaan Terorisme Hingga Gangguan Kejiwaan
- 51 Pegawai KPK Dianggap Tak Bisa Lagi Dibina, Direktur KPK Heran: Koruptor Saja Jadi Penyuluh
- 3 Jam Satgas Nemangkawi Kontak Tembak dengan KKB di Bandara Ilaga Papua
- Kemenkes Bakal Ikuti WHO Soal Penamaan Varian COVID-19 Pakai Alfabet Yunani
Denni mengatakan apapun status dan sektor pekerjaannya, semua membutuhkan multiketerampilan atau skills. Bahkan seorang pengusaha perlu tahu pemasaran, know how to products, strategi marketing dan lain-lain. Menurut Denni, keterampilan yang dimiliki pun harus di-update dan diasah terus menerus dari hari ke hari.
Ekosistem pelatihan Kartu Prakerja menyediakan berbagai pelatihan, baik untuk hard skill, technical skill dan soft skill yang sesuai minat, bakat, dan kebutuhan peserta, termasuk bagi Purna PMI.
"Ada 1.561 pelatihan dari 179 lembaga pelatihan di ekosistem Kartu Prakerja bisa menyiapkan para Purna PMI untuk menjadi customer service, nanny atau pengasuh bayi, dan juga jenis-jenis pekerjaan maupun sektor wirausaha lainnya," ucapnya.
Deputi Ekonomi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 ini menekankan bahwa pelatihan di Kartu Prakerja memiliki nilai yang sangat bagus berdasarkan rating dari para pesertanya. Rating pelatihan di ekosistem Kartu Prakerja 4,8 dari nilai maksimal 5. Survei Cyrus Network pada Mei 2021 menyebutkan 98,7 persen responden merasa mendapat manfaat dari pelatihan Kartu Prakerja.
"Survei ini juga mengungkapkan bahwa 92,6 persen penerima Kartu Prakerja merasa bahwa ilmu yang didapatkan dalam pelatihan Kartu Prakerja bisa diaplikasikan di tempat kerja atau tempat usaha," tuturnya.
Selain itu, kata Denni, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik yang baru dirilis Mei 2021 menyebut bahwa 90,97 persen penerima Kartu Prakerja menganggap program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka.
Denni menekankan, sesuai Perpres 36/2020, peran pemerintah daerah menyukseskan Program Kartu Prakerja di antaranya menyediakan laptop, desktop, ponsel, wifi, pendampingan, sosialisasi/diseminasi, menyediakan data lembaga pelatihan, data kebutuhan tenaga kerja serta membantu pelaksanaan pendaftaran luring sesuai Permenaker 17/2020.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani berterimakasih pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja atas ikut sertanya 110 ribu Purna PMI sebagai penerima Kartu Prakerja 2020.
BP2MI juga memberikan penghargaan tinggi atas respon cepat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja atas permintaan dukungan BP2MI untuk penyediaan counter layanan langsung Program Prakerja kepada Purna PMI melalui TOT kepada SDM BP2MI serta sharing data NIK penerima Kartu Prakerja yang berasal dari Purna PMI.
"Penyediaan layanan langsung pada Purna PMI di seluruh UPT BP2MI dan titik layanan lain memiliki arti strategis bagi BP2MI yang dituntut memberikan layanan terbaik mendekat kepada masyarakat," kata Benny.
Menurut Benny, layanan ini sangat disyukuri karena langsung menyentuh kepada para Purna PMI. Sebab, mereka tidak mengetahui adanya kesempatan meningkatkan kompetensi dan mendapatkan dana insentif melalui ikut serta dalam program prakerja.
"Juga karena adanya keterbatasan literasi digital untuk melakukan pendaftaran dan tahapan program berikutnya, serta kendala keterbatasan infrastruktur teknologi digital," tuturnya.
Benny mendukung program ini karena semakin menyempurnakan Purna PMI sebagai sosok mandiri secara ekonomi. Ia memaparkan, saat ini ada 9 juta orang Pekerja Migran Indonesia, dengan baru 3,3 juta orang PMI yang terdata by name by address. Menurut Benny, para Pekerja Migran Indonesia memberikan remiten sumbangan devisa setidaknya Rp159,6 triliun setiap tahunnya.
Benny berharap dalam bulan Juni 2021 minimal sudah ada lima Counter Layanan Prakerja dapat beroperasi melayani masyarakat, khususnya bagi Purna PMI.
Counter-counter layanan ini nantinya memberi fasilitas pendampingan sejak pendaftaran, pembelian pelatihan, pelaksanaan pelatihan sampai dengan penerimaan insentif Program Kartu Prakerja.
"Kami menargetkan, dengan adanya Counter Layanan Prakerja ini setidaknya bisa menjangkau penerima Program Kartu Prakerja dari kalangan Purna PMI sebanyak 110 ribu orang, atau minimal sama seperti jumlah peserta tahun lalu," ucapnya.