Rumor Keponakan Prabowo Masuk Nominasi Dewan Gubernur BI
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah mengajukan nama keponakannya sebagai calon anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI).
Melansir Reuters, berdasarkan informasi tersebut disampaikan oleh dua sumber, yaitu di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi berkurangnya independensi bank sentral, dan seiring upaya pemerintah mendorong pencapaian target ekonomi yang ambisius.
Kekhawatiran investor muncul karena kebijakan moneter di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tersebut dinilai berpotensi mendapat tekanan.
Adapun hal ini terkait dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 yang dicanangkan Prabowo, dan jauh di atas capaian pertumbuhan saat ini yang berada di kisaran 5 persen.
Isu independensi bank sentral semakin mencuat setelah BI tahun lalu memperkenalkan skema pembagian beban (burden sharing) baru guna mendukung pendanaan sejumlah program pemerintah.
Dua sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan merupakan mantan pengusaha, akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di parlemen untuk mengisi posisi tersebut.
Selain itu, ia juga disebut akan menggantikan, anggota Dewan Gubernur BI Juda Agung yang saat ini menjabat.
Thomas Djiwandono diketahui menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan hingga berita ini disusun, Djiwandono, Juda Agung, juru bicara BI, serta ketua panitia parlemen yang membidangi proses seleksi pimpinan bank sentral belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi serta Juru bicara Presiden Prabowo juga memilih tidak berkomentar.
Sementara itu, Bank Indonesia dijadwalkan menggelar rapat kebijakan moneter bulanan berikutnya pada akhir pekan ini.
Baca juga:
Adapun, Dewan Gubernur BI terdiri atas seorang gubernur dan beberapa wakil gubernur, yang masing-masing memiliki hak suara dalam penetapan suku bunga acuan serta arah kebijakan moneter.
Secara umum, anggota Dewan Gubernur BI berasal dari kalangan bankir sentral berpengalaman, ekonom, atau mantan eksekutif perbankan, dan mereka diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.
Selain itu pada tahun lalu, Thomas Djiwandono tercatat pernah menghadiri setidaknya satu rapat kebijakan moneter BI sebagai perwakilan Menteri Keuangan, namun saat itu ia tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.