Taiwan Bergerak Tangkap CEO OnePlus atas Dugaan Perekrutan Ilegal, Tingkatkan Tekanan terhadap China

JAKARTA – Otoritas Taiwan bergerak untuk menangkap CEO produsen ponsel asal China, OnePlus, Pete Lau, atas dugaan keterlibatannya dalam aktivitas bisnis dan perekrutan tenaga kerja ilegal di Taiwan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas oleh Taipei untuk menekan aktivitas perusahaan teknologi China di wilayahnya.

Kantor Kejaksaan Distrik Shilin di Taiwan menyatakan telah mendakwa dua warga negara Taiwan karena membantu Pete Lau menjalankan bisnis secara ilegal dan merekrut lebih dari 70 karyawan di Taiwan. Informasi tersebut dikutip VOI dari Reuters.

Menurut jaksa, kedua warga Taiwan tersebut membantu Lau mengoperasikan kegiatan bisnis OnePlus secara tidak sah serta merekrut puluhan tenaga kerja untuk perusahaan asal China tersebut.

Tuduhan terhadap Pete Lau berkaitan dengan pelanggaran hukum Taiwan yang mengatur hubungan antara wilayah Taiwan dan China daratan.

Para jaksa menyebut OnePlus merekrut lebih dari 70 karyawan di Taiwan untuk melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi perangkat lunak ponsel pintar, termasuk proses verifikasi dan pengujian, bagi produsen ponsel asal China tersebut.

Pete Lau dituduh melanggar Undang-Undang yang Mengatur Hubungan antara Masyarakat Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan.

OnePlus berkantor pusat di Shenzhen, China selatan. Berdasarkan situs resminya, perusahaan ini menjadi sub-merek independen di bawah Oppo sejak 2021.

Selain menjabat sebagai CEO OnePlus, Lau juga memegang peran penting di Oppo sebagai kepala bagian produk dan kerap tampil dalam peluncuran ponsel Oppo.

Hingga saat ini, Oppo maupun OnePlus belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.

Makna Geopolitik

Perkembangan ini dinilai signifikan dalam konteks geopolitik hubungan China–Taiwan. Beijing mengklaim Taiwan yang berpemerintahan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut. Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

Keunggulan teknologi Taiwan menjadikannya sasaran utama perusahaan-perusahaan China yang mencari talenta. Sebagai respons, otoritas Taiwan berupaya menghalau praktik tersebut, yang menurut mereka kerap dilakukan dengan mendirikan perusahaan cangkang di Hong Kong atau entitas asing, atau dengan menyalurkan perekrutan melalui agen tenaga kerja untuk menyamarkan identitas.

Pada Agustus 2025, otoritas Taiwan menyatakan tengah menyelidiki 16 perusahaan China atas dugaan pembajakan talenta semikonduktor dan teknologi tinggi lainnya, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kebocoran teknologi.

Tahun 2025, penyelidik Taiwan menggeledah 34 lokasi dalam penyelidikan terhadap praktik perekrutan 11 perusahaan teknologi China, termasuk Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Biro Investigasi Taiwan saat itu menyebut SMIC mendirikan cabang di Taiwan yang disamarkan sebagai entitas asal Samoa untuk merekrut tenaga kerja lokal.

Langkah yang diambil pada Selasa 13 Januari menjadi contoh terbaru dari serangkaian tindakan yang dilakukan Taipei untuk menghadapi industri teknologi China, di tengah upaya Beijing memanfaatkan kekuatan teknologinya untuk memperluas pengaruh.