PKS Masih Kaji Usulan Pilkada Lewat DPRD dan E-Voting

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan sikap terkait usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik melalui DPRD maupun E-Voting. Sekjen PKS Muhammad Kholid mengatakan partainya masih melakukan kajian mendalam dengan menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat soal mekanisme pilkada yang terbaik.

"Pemilihan langsung itu konstitusional dan demokratis, dan secara konstitusi juga disebutkan bahwa pemilihan lewat DPRD juga disebutkan demokratis juga. Jadi baik langsung maupun tidak langsung memungkinkan," ujar Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari.

"Namun dalam pembahasan ke depan, kita perlu membuat sebuah kajian yang mendalam. Kita melibatkan partisipasi publik secara luas kepada masyarakat, sehingga meaningful participation itu berjalan dengan baik," sambung Legislator Dapil Jawa Barat itu.

Kholid mengatakan, fraksi PKS masih ingin membahas usulan tersebut secara komprehensif di DPR RI. "Kita dengarkan pandangan masyarakat, kita dengarkan pandangan para akademisi, ya, tokoh-tokoh bangsa, ormas, ya, sehingga pembahasannya secara prosedural itu sudah memenuhi partisipasi publik, ya kan," katanya.

"Dan kita bahas secara akademik, kan pilkada langsung ini kan sudah berjalan selama 20 tahun. Apa kira-kira evaluasinya? Penting dong harus ada evaluasinya. Kita harus objektif, harus rasional, akademik, ya, apa evaluasi pilkada langsung selama 20 tahun," imbuhnya.

Selain itu, Kholid menyebut, PKS ingin mencari alternatifnya apabila memang ada koreksi terhadap pelaksanaan pemilu langsung. "Nah, itu harus kita bahas di atas meja terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Nah ini yang kita ingin dorong," sebutnya.

"Kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan di sini, sehingga perlu kita kaji secara mendalam, secara komprehensif," tambah Kholid.

Termasuk soal usulan PDIP terkait Pilkada langsung melalui e-voting, Kholid menekankan, PKS juga ingin memutuskan secara jernih mana mekanisme yang terbaik. Sementara ini, kata Kholid, Pilkada via e-voting dimungkinkan untuk dijalankan.

"Mungkin, ya kita lihat. Bagaimana kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara. Mungkin seperti itu bisa dilakukan," ungkapnya.

"Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan, secara rasional. Apa 20 tahun perjalanan ini, kita harus lakukan evaluasi secara, secara bijak gitu ya, secara ilmiah, sehingga kita tidak ramai di sekadar di media. Kita dudukan secara akademik, secara ilmiah, sehingga apa pun nanti keputusannya itu adalah hasil sebuah kajian dan konsensus yang sudah matang," pungkasnya.