PDIP Sulit Berkoalisi dengan PD-PKS di 2024, Sekjen Singgung SBY ‘Bapak Bansos’

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berbicara soal gambaran koalisi 2024. Hasto bicara dari perjanjian Batu Tulis antara pihaknya dengan Prabowo Subianto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan," kata Hasto dalam keterangan tertulis. 

Tanggapan ini disampaikan Hasto soal pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengenai peluang Prabowo diusung PDIP di Pilpres 2024. Hal itu terkait dengan Perjanjian Batu Tulis diantara kedua partai di Pilpres 2009 lalu, saat Megawati-Prabowo maju sebagai pasangan.

Setelahnya Hasto berbicara mengenai Pemilu 2009. Hasto menyinggung adanya gugatan kemenangan Partai Demokrat yang saat itu dipimpin SBY. 

"Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu bapak bansos Indonesia," beber Hasto.

Dia membeberkan penelitian Marcus Mietzner yang menganalisa Pemilu 2009. Hasto menyebut pada Juni 2008-April 2009, ada dana 2 miliar dollar AS yang dipakai untuk politik bansos. Ini dilakukan karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand. Politik populisme sambung Hasto kemudian menyandera APBN. 

Menurut Hasto, hal ini yang kemudian ditiru kepala daerah se-Indonesia, yakni berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral. Tapi hal itu justru mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang.

"Bagaimana politik kekuasan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu," papar Hasto.

"Politik itu seharusnya menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya pada nilai bangsa ini, kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin," tegas Hasto.

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP akan sangat sulit berkoalisi dengan partai seperti PD yang memakai basis politik elektoral terkait bansos. 

Begitu pun dengan PKS, PDIP disebutnya memiliki perbedaan platform ideologi sehingga sulit untuk berjalan dalam sebuah wadah koalisi. Namun dialog dengan kedua partai tersebut sambung Hasto tetap bisa dilakukan.

Hasto memaparkan kerja sama PDI Perjuangan dalam kerangka 2024 akan dibangun atas basis historis dan ideologis. Misalnya dengan PAN yang memiliki basis utama di Muhammadiyah; dengan PKB dan PPP yang memiliki basis di NU dan dengan Gerindra dan Golkar yang memiliki basis sebagai partai kekaryaan. 

“Jadi semuanya memiliki basis ideologis, kesamaan platform, historis dan memerkuat fungsi elektoral,” kata Hasto.

“Saya juga beberapa juga beberapa kali berdialog dengan Partai Gelora, khususnya dengan Fahri Hanzah,” imbuh Hasto.