Boni Hargens Kritik Komite Reformasi Polri Berpotensi Berlarut Tanpa Langkah Konkret

JAKARTA – Komite Reformasi Polri mendapat kritik tajam dari analis politik senior, Boni Hargens. Boni menilai kinerja komite tersebut berpotensi terjebak dalam kondisi paralysis of analysis, yaitu proses kajian yang berlarut-larut tanpa diikuti langkah konkret, sehingga menghambat laju reformasi kepolisian.

Menurut Boni, komite tersebut terlihat bekerja lamban dan minim transparansi.

“Komite Reformasi Polri menghadapi risiko serius terjebak dalam siklus analisis yang tidak berujung tanpa menghasilkan aksi konkret karena bekerja tidak cepat dan tidak transparan,” ujar Boni dalam keterangannya, dikutip, Jumat, 5 November.

Boni menilai kondisi ini sangat merugikan institusi Bhayangkara. Ia mengingatkan bahwa progres positif reformasi yang telah dimulai di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat terhambat. Jika terus melambat, kekhawatiran terbesar adalah hilangnya kepercayaan publik.

“Kepercayaan publik yang menurun akan menciptakan jarak antara masyarakat dan institusi penegak hukum, padahal keduanya seharusnya bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkeadilan,” tegasnya.

Khawatir Jadi Alat Infiltrasi Politik

Keterlambatan dan kurangnya transparansi ini, lanjut Boni, membuka celah bagi intervensi dan infiltrasi kepentingan politik. Reformasi yang tidak dijalankan secara terbuka berpotensi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyelundupkan agenda politik.

“Kelompok kepentingan politik dapat memanfaatkan momentum reformasi untuk agenda mereka sendiri. Risiko infiltrasi kepentingan yang ingin mengganti pimpinan Polri demi tujuan politik sangat berbahaya bagi reformasi itu sendiri,” tandasnya.

Jika reformasi dibajak, ia memperingatkan bahwa Polri berpotensi kehilangan independensinya dan berubah fungsi menjadi alat kekuasaan.

“Reformasi Polri harus dijaga agar tidak dibajak. Independensi Polri adalah jaminan demokrasi yang harus dilindungi,” kata Boni.

Boni menambahkan, analisis berlebihan tanpa tindakan dapat melemahkan legitimasi Polri. Ia menekankan bahwa reformasi sejati tidak cukup hanya pada penataan ulang struktur organisasi atau reposisi pejabat.

Inti reformasi, menurutnya, adalah perubahan budaya kerja yang harus bertumpu pada tiga pilar utama: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

“Reformasi Polri yang sejati adalah transformasi budaya kerja dari tingkat atas hingga paling bawah, yang notabene sedang dijalankan Kapolri Listyo Sigit saat ini,” pungkasnya.