Serapan Anggaran KKP Kerap Tinggi tapi Belum Selesaikan Masalah Sektor Kelautan dan Perikanan
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, realisasi anggaran kerap di atas 90 persen selama 2020-2024. Namun demikian, penyerapan anggaran tinggi dinilai belum mampu secara optimal menjawab permasalahan di sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu tercermin dari bahan paparan yang ditampilkan saat KKP melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini.
Rinciannya, untuk 2020, serapan anggaran KKP tembus 91,27 persen, lalu naik menjadi 98,89 persen di 2021. Kemudian, turun sedikit ke 98,70 persen pada 2022.
Selanjutnya, pada 2023 tercatat di angka 98,15 persen dan serapan anggaran KKP turun ke 97,25 persen di 2024.
"Penyerapan relatif tinggi, namun belum mampu secara optimal menjawab permasalahan terkait peningkatan produksi, kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan dan kontribusi ekonomi," kata Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Senin, 24 November.
Untuk itu, Trenggono mengatakan, telah dilakukan transformasi tata kelola perencanaan program dan anggaran pada 2025 sesuai dengan Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Perubahan fundamental pengalokasian anggaran lebih difokuskan secara selektif, efisien dan efektif untuk pembiayaan program-program prioritas langsung memberikan dampak terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucapnya.
Sejalan dengan kebijakan dan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Trenggono, pihaknya pun telah melakukan refocussing program dan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 pada tahun berjalan.
"Reformulasi pembiayaan program yang dilakukan difokuskan untuk menjawab permasalahan yang terjadi, di antaranya adalah belum optimalnya produksi ikan nasional untuk mendukung swasembada pangan, program MBG dan hilirisasi industri perikanan," terang dia.
"Kedua, kesejahteraan masyarakat, pelaku usaha kelautan dan perikanan (KP) yang masih rendah dan belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap ekonomi nasional," sambungnya.
Baca juga:
Trenggono menambahkan, sedikitnya ada empat program prioritas yang telah disetujui oleh Kepala Negara. Pertama, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 100 lokasi yang dilakukan secara bertahap. Kedua, program swasembada garam melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ketiga, program pembangunan modeling budi daya ikan nila salin di Karawang. Keempat, program pembangunan budi daya tematik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
"Program-program tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produksi ikan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.