Sentimen Negatif Publik Soal Kebijakan Jokowi Tangani COVID-19
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan riset mengenai sentimen publik atas sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Hasilnya banyak kebijakan Jokowi yang direspon negatif oleh masyarkat.
Riset dan jajak pendapat Indef dilakukan di media sosial Twitter. Selama satu bulan sejak 27 Maret sampai 25 April. Tak sedikit warganet yang merespon negatif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan beberapa di antaranya bingung dan tidak memahami maksud penanganan COVID-19 secara luas.
"Dari riset ini, terkait analisa dan isu-isu kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 banyak ditanggapi dengan sentimen negatif. Minimnya sosialisasi membuat pemahaman publik terkait kebijkan-kebijakan tersebut menjadi simpang siur dan sulit dimengerti," kata Peneliti Indef Datalyst Center, Imam Maulana dalam pertemuan webinar, Minggu, 26 April.
Baca juga:
Dijelaskan Imam, dari 476 ribu percakapan di media sosial hanya dua kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang disambut positif. Sementara lainnya mendapat respon negatif. Mayoritas warganet membicarakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), baik di Jakarta maupun daerah lainnya.
Berkaitan erat dengan kebijakan PSBB, lanjutnya, aturan boleh atau tidak mudik merupakan percakapan yang cukup besar jumlahnya 44,879 percakapan. Percakapan tentang mudik ini mendapat sentimen negatif 54 persen, sisanya 46 persen mendapat sentimen positif. Karena terkait sangat erat dengan penyebaran COVID-19 isu mudik mendapat perhatian yang sangat besar.
"Itu berarti publik, warganet memperhatikan sambil khawatir tentang kebijakan pemerintah, yang dianggap tidak tegas. Pada satu sisi, juru bicara Presiden (Jokowi) mengatakan boleh mudik asal karantina diri. Tetapi kemudian dibantah oleh sekretaris kabinet mudik tidak boleh," jelasnya.
Kemudian, Imam mengatakan, berbeda dengan PSBB, kebijakan Jokowi untuk menggratiskan tagihan listrik untuk sejumlah pelanggan pada 31 Maret, justru mendapat 94 persen sentimen positif. Topik perbincangan utama adalah bebas listrik untuk kalangan rentan.
"Kebijakan pembebasan narapidana pada 1 April, yang ternyata direspons oleh 54 persen pengguna Twitter secara positif. Kunci perbincangan yang muncul adalah potensi keresahan masyarakat, remisi koruptor, dan pembebasan napi karena kemanusiaan," katanya.
Imam mengatakan, empat kebijakan lainnya juga mayoritas mendapat sentimen negatif. Di antaranya yaitu pengangguran akibat COVID-19 dengan 84 persen sentimen negatif. Lalu, isu program Kartu Prakerja juga mendapat 81 persen sentimen negatif.
"Dua terakhir yaitu jaring pengaman sosial dengan 56 persen sentimen negatif dan aturan khusus penghinaan presiden dengan 89 persen sentimen negatif oleh pengguna Twitter," katanya.
Luhut hingga Yasonna
Instrumen machine learning INDEF juga menjaring percakapan tentang individu-individu pejabat dan jajaran pemerintahan. Hasilnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi banyak diperbincangkan dan mendapat sentimen negatif dari warganet.
"Dari total 248 ribu percakapan tentang isu COVID-19 ini, terjaring tidak kurang dari sekitar 22,574 percakapan tentang Presiden Jokowi. Dari hasil analisis sentimen pada data tersebut, 66 persen merupakan sentimen negatif," katanya.
Selanjutnya, pejabat yang paling banyak dibicarakan negatif adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan 1.167 perbincangan. Luhut mendapat sentimen negatif tertinggi dengan presentase 86 persen. Adapun, topik yang paling banyak diperbincangkan dari Luhut yaitu mengenai izin ojek online Kemenhub dan tetap beroperasinya bus antarkota.
Tak berbeda jauh, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mendapat sentimen negatif dengan 6.895 perbincangan atau 81 persen. Mayoritas perbincangan yaitu seputar pembebasan napi (koruptor).
Setelah Yasonna, ada nama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan 2.384 perbincangan dan 76 persen sentimen negatif. Kebanyakan topik perbincangan yaitu seputar birokrasi pengajuan PSBB.
Sementara itu, berbeda dengan empat pejabat sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki justru mendapat 97 persen sentimen positif, meski hanya dengan 463 perbincangan. Namun, mayoritas perbincangan yaitu seputar dana Kartu Prakerja yang lebih baik untuk kebutuhan rakyat.