Rapat dengan DPR, BMKG Minta Tambah Anggaran Rp880,5 Miliar
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 880,5 miliar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2026.
Usulan ini disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus.
Dwikorita menjelaskan, BMKG menerima kenaikan pagu anggaran dari semula pagu indikatif menjadi pagu anggaran sebesar Rp 2,675 triliun. Namun menurutnya, angka tersebut masih lebih rendah dari total kebutuhan anggaran BMKG yang mencapai Rp 3,556 triliun.
"Sehingga saat ini masih terjadi backlog sebesar Rp 880,5 miliar," ujar Dwikorita.
Dwikorita menuturkan, tambahan anggaran tersebut akan diajukan kembali kepada Menteri Keuangan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Baca juga:
- Butuh 1 Dekade, Jurnalis Investigasi Akhirnya Temukan Lukisan Sejarah Dicuri Nazi saat Perang Dunia II
- KPK Pastikan Pegawainya Tak Terlibat Pemerasan Sertifikasi K3 Meski Suaminya Jadi Tersangka
- 209 Eks Dubes-Diplomat Eropa Murka Rezim Uni Eropa Gagal Tekan Israel Akhiri Perang Gaza
- Curiga Perundungan, Malaysia Usut Siswa Luka Kritis Jatuh dari Lantai 3 Asrama Sekolah
Ia mengatakan, dana tambahan ini nantinya akan dialokasikan untuk tiga kegiatan utama. Pertama, pelaksanaan sekolah lapang dengan pembiayaan dari dana Rupiah Murni.
"Dan Kedua, melaksanakan kegiatan prioritas nasional lainnya. Ketiga, membiayai kegiatan prioritas kelembagaan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi BMKG," kata Dwikorita.
Sebagai informasi, Dana Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. Artinya, seluruh sumber dananya berasal dari penerimaan dalam negeri, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.