Serawak Malaysia Minat Investasi Minimarket di IKN
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima kunjungan Deputy Premier Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan di IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 27 Juli 2025.
Kunjungan itu dilakukan untuk menjajaki peluang kerja sama dan kolaborasi investasi di IKN.
Deputy Premier Sarawak menyatakan, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pengubah arah (game changer), sebuah katalis untuk kolaborasi ekonomi, inovasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.
"Dulu saya datang ke Titik Nol IKN pada 2022. Sekarang, saya kembali dan melihat begitu banyak gedung telah berdiri. Pembangunannya sangat luar biasa. IKN akan menjadi game changer, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kami di Sarawak," ujar dia seperti dikutip dari laman resmi IKN, Senin, 28 Juli.
Selain mempererat hubungan bilateral, penjajakan tersebut dinilai jadi momentum untuk membuka jalan bagi kerja sama lintas sektor antara Malaysia, khususnya Sarawak dengan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Deputy Premier Sarawak juga menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalin kemitraan strategis dengan IKN.
"Kami mencoba melihat beberapa peluang bagus di Nusantara. Saat ini, salah satu perusahaan dari Sarawak juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara. Diharapkan ini bisa memperbesar kolaborasi kami," ucapnya.
Otorita IKN pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi investasi yang akan masuk.
"Ada beberapa ketertarikan investasi dari pihak Sarawak, termasuk pada sektor usaha kecil seperti pembangunan minimarket. Kami tegaskan, investasi tidak harus dalam skala besar," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso.
"Kami siap mendampingi dan menyiapkan seluruh perizinan. Minggu depan, kami akan menyampaikan prosedur dan rencana proyek bagi calon investor," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, total kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahap II pada periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp48,80 triliun.
Basuki menjelaskan, anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan area perkantoran, hunian legislatif, kawasan yudikatif dan ekosistemnya.
"Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai dengan 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden (Prabowo) sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun untuk membangun IKN tahap II," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli.
Baca juga:
Dalam paparannya, sepanjang 2025 ini, OIKN mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp14,4 triliun yang digunakan untuk mengerjakan sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.
Kemudian pada 2026, kata Basuki, OIKN memerlukan kebutuhan anggaran pokok mencapai Rp17,08 triliun.
Akan tetapi, pada tahun depan, OIKN bakal mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari sisa alokasi anggaran tambahan pada tahun ini.
Sehingga total pos anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp21,18 triliun.