Kabar Gembira dari Sandiaga Uno: Investasi Rp14,5 Triliun di Aceh Akan Dimulai Oktober 2021
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno menyatakan penandatanganan perjanjian rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) pada sektor pariwisata ke Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil ditargetkan akan berlangsung pada Oktober 2021.
"Target realisasi penandatanganan perjanjiannya bisa kita lakukan saat kunjungan Presiden Jokowi ke World Expo Dubai, di Uni Emirat Arab pada Oktober 2021 ini," kata Sandiaga di Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, dikutip dari Antara, Minggu 2 Mei.
Pernyataan itu disampaikan Sandiaga Uno usai bertemu dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, berbincang mengenai rencana investasi sektor pariwisata Uni Emirat Arab ke Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Sandiaga menjelaskan salah satu agenda dirinya berkunjung ke Aceh untuk melakukan persiapan lebih rinci mengenai rencana investasi dari UEA ke daerah Tanah Rencong itu, dengan nilai investasi mencapai 500 juta dolar AS hingga 1 miliar dolar AS (sekitar Rp14,5 triliun).
"Tadi secara rinci kita (dengan Gubernur Aceh) membahas tahapan-tahapan dan rencana-rencana kesiapan kita. Setelah ini kami akan lakukan rapat lanjutan dengan kementerian lembaga terkait agar target realisasi penandatangan perjanjian bisa tercapai," kata Sandiaga.
Baca juga:
- Saratoga, Perusahaan Milik Konglomerat Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno Ini Bakal Bagikan Dividen Rp298 Miliar
- Dorong Pemulihan Pariwisata Sumbar, Kemenparekraf Dukung Pembangunan KEK Mandeh hingga Percepatan Vaksinasi
- Menparekraf Sandiaga Uno Lempar ke Pemerintah Daerah soal Pembukaan Tempat Wisata
- Sandiaga Uno Sebut Turis Mancanegara 'Cuma' Berkontribusi Rp300 Triliun: Wisatawan Lokal Bisa Rp1.500 Triliun!
Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pemerintah provinsi dalam posisi mendukung semua kebijakan pemerintah pusat, khususnya terhadap rencana investasi UEA ke bumi Serambi Mekkah itu.
"Kita menyesuaikan saja. Kebetulan hampir sebagian besar permintaan insentif dari negara UEA itu menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Sedangkan untuk semua kewenangan Pemerintah Aceh dalam rencana investasi itu sudah dilakukan dengan baik, mulai dari hibah lahan milik Pemprov Aceh ke pemerintah pusat, perizinan, dan semua hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
"Yang menjadi kewenangan kita itu sudah kita lakukan persiapan dan sudah kita pastikan akan berjalan dengan baik," kata Menparekraf.