Bahlil Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, PDIP Minta Fokus Kerja Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi di Istana Negara sore ini. Bahlil saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 Politikus PDIP Darmadi Durianto berharap menteri investasi yang dilantik Jokowi harus mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan menyangkut ekonomi, terlebih dalam situasi pandemi sekarang ini. Versinya, menteri investasi wajib mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan daya beli masyarakat.

"Pertama, tentu harus memahami situasi bahwa pandemi ini banyak sekali penurunan daya beli konsumen. Nah bagaimana menaikkan daya beli konsumen menjadi poin penting karena sumbangsih paling besar dari itu. Selama konsumsi masyarakat belum naik maka pertumbuhan ekonomi tidak akan naik juga," ujar Darmadi kepada VOI, Rabu, 28 April.

Menyoal investasi, lanjutnya, tentu sangat dibutuhkan sosok yang mampu mengkoordinasi semua kementerian dan instansi. Pasalnya, egosektoral baik di daerah maupun pusat masih cukup tinggi. Misalnya, kementerian dan lembaga tidak mau berkoordinasi.

"Nah kemampuan menteri investasi untuk koordinasi sangat dibutuhkan. Disamping tahu bahwa situasi sangat sulit, dia juga harus lincah bergerak kemana mana, elastis begitu. Jadi tidak boleh hanya duduk-duduk saja. Nggak bisa menteri investasi (hanya, red) begitu," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sebagai mitra Kementerian Investasi nantinya, Komisi VI DPR mengimbau agar menteri dapat piawai memainkan peranannya dalam mencari investor luar negeri dan menjaga investasi yang sudah masuk ke dalam negeri. 

"Investasi dari asing misalnya, sudah masuk ke dalam negeri, kemudian investor sudah masukkan dana kesini itu harus dijaga. Kan sering itu dalam perjalanannya banyak masalah kadang yang kiri kanan. Disinilah, seorang menteri investasi harus piawai memainkan menyelesaikan persoalan-persoalan itu," tegas Darmadi.  

"Jadi dari luar dia harus narik kedalam, yang di dalam dia harus beresin. Biar setelah masuk dana investasi jangan terus didiamin, dianggap berhasil, tidak! Ukurannya harus luar dalam. Jadi kedalam dia harus menarik investasi yang qualified tetapi sesudah di dalam dia harus menyelesaikan masalah yang ada. Ini tugas menteri investasi," sambung legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Dengan begitu, menurutnya investasi bisa naik dan bisa menciptakan lapangan kerja, menngurangi pengangguran dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, kata Darmadi, sumbangsih investasi sekarang itu sebesar 31 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Darmadi juga mempertanyakan bagaimana strategi menteri investasi yang akan dilantik nanti untuk merealisasikan keinginan Presiden Jokowi terkait target investasi Rp900 triliun lebih di tahun 2021. Sebab, selama Bahlil Lahadalia menjabat kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sinergi dengan lembaga lain dinilai sulit.

"Kan dia investasi di BKPM Rp800 triliun lebih tapi pak Jokowi minta Rp1000 triliun nih di 2021, ini pertanyaannya apa strategi yang bisa dilakukan? Karena saya melihat bahwa investor masuk tapi didalam itu koordinasi antara lembaga susah. Misalnya, ESDM dan BKPM itu susah karena memang BKPM itu kan nggak bisa koordinasi secara bagus karena hanya badan," paparnya.

Dengan kementerian investasi ini, tambah Darmadi, diharapkan sudah naik menjadi kelas tiga. Artinya penajaman dan sinkronisasi program bisa menteri investasi lakukan lantaran sudah naik kelas. 

"Sehingga kita harapkan sudah bisa lebih efektif dan efisien untuk bisa menarik investasi dan mengelola investasi di dalam negeri yang banyak masalah ini," kata Darmadi.