Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku pemerintah sebenarnya tidak ingin melakukan impor beras dari luar negeri. Ia tetap ingin masyarakat melakukan swasembada beras.
Hal ini ia katakan saat kunjungan kerja melihat hasil panen di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
"Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 21 April.
Namun, ada sejumlah perhitungan yang memaksakan pemerintah untuk mengimpor beras. Misalnya, lokasi ladang yang terkena banjir, hingga menurunnya daya produksi akibat pandemi COVID-19.
"Kadang-kadang memang hitung-hitungan, kalkukasi itu, waduh ini kurang. Sehingga, perlu tambahan untuk cadangan," ungkap Jokowi.
Namun, Jokowi sudah memutuskan sampai bulan Juni mendatang tidak akan ada impor beras. "Insyaallah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan, produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," lanjut dia.
Baca juga:
- Gugatan Jhoni Allen ke AHY akan Disidangkan 17 Maret Nanti
- Niat Jempol Nyindir Lewat Pantun, Cuitan Ibas di Bully Selebritas: Pantun Kelas Sekjen, Tinggi Banget
- KLB Demokrat Deli Serdang Libatkan Anak Muda dalam Susunan Kepengurusan
- Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko jadi Ketum Demokrat, Mahfud: Saya Lihat Kesan Presiden Happy Saja
Diketahui, sebelumnya Jokowi menegaskan pemerintah sementara ini tidak melakukan impor beras. Jokowi mengaku pemerintah telah meneken perjanjian atau MoU dengan negara Thailand dan Vietnam. Namun, hal tersebut bukan berarti pemerintah langsung melakukan impor beras.
"Memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," ungkap Jokowi, beberapa waktu lalu.
Jokowi lalu memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai badan otoritas pangan menyerap beras dari petani lokal. "Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," pungkasnya.