Mensos Ingatkan Laporan Hingga Keluhan Soal Bansos Bisa Lewat Aplikasi Cek Bansos
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan seluruh masyarakat bahwa ke depannya pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi dapat pula melibatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat mengenai data tunggal sosial ekonomi bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
"Lewat aplikasi Cek Bansos. Di situ ada usul, ada sanggah. Jadi siapa pun boleh usul dan boleh menyanggah jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai di lapangan," katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Senin 13 Januari, disitat Antara.
Menurut dia, pemutakhiran data seperti itu bernilai penting untuk dilakukan dalam rangka menyesuaikan segala dinamika terkait data penduduk.
"Data yang disampaikan nanti ada dinamika. Setiap hari ada yang wafat, ada yang pindah rumah, ada yang pindah tempat gitu. Nah ini semua akan di-update," ujar dia.
Baca juga:
- Soal Hasto Tak Ditahan Usai Diperiksa, KPK: Penyidik Masih Butuh Waktu
- Damkar Swasta 'Laris Manis' di Tengah Kebakaran Los Angeles, Tarifnya Tembus Rp32,6 Juta per Jam
- Bom Meledak di Kantor Polisi Pattani Thailand, 10 Polisi Luka-luka
- Korsel Klaim 300 Tentara Korut Tewas di Ukraina, 2.700 Lainnya Luka-luka
Selain mekanisme partisipasi lewat Cek Bansos, kata Gus Ipul, dengan jalur formal lewat melalui pemerintah desa, kelurahan, hingga Dinas Sosial setempat.
Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar telah menyampaikan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional akan segera selesai dalam dua minggu hingga satu bulan ke depan.
"Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan segera selesai, setidaknya paling tidak dua minggu dan satu bulan ke depan," kata dia.
Setelah tuntas, menurut Muhaimin, data tersebut akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan sekaligus menyalurkan berbagai program-program pembangunan.
Penuntasan penunggalan data itu, kata Muhaimin, sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dimuat dalam instruksi presiden.
"Insya Allah, segera turun instruksi presiden terbaru, menyangkut data tunggal sosial ekonomi nasional," ujar dia.