Guntur Romli Sebut Hasto Harus Buka Video Pejabat Korupsi untuk Menghindari Politik Sandera

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli mengungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki "kartu AS" para pejabat yang diduga melakukan korupsi sehingga bisa mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” ungkap Guntur dalam cuplikan video yang diunggah akun X @Anak_Ogi.

Tapi, direktur riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli justru menyebut pernyataan Guntur Romli itu hanya bagian dari upaya membela pimpinannya.

“Pernyataan Guntur Romli itu pernyataan umum seorang kader partai membela pimpinannya, yakni Hasto Kristiyanto,” tuturnya, Minggu 29 Desember 2024.

Menurut dia, pernyataan Guntur juga tidak mewakili PDIP secara kelembagaan. Pasanya, kasus yang menyeret nama Hasto merupakan urusan pribadi yang bersangkutan, bukan partai.

“Perkara ini sebenarnya bukan menjadi perkara PDIP secara kelembagaan. Ini perkara personal Hasto yang tersandung masalah dugaan suap,” imbuhnya.

Fadhli menyatakan, daripada gembar-gembor dan menciptakan opini publik, lebih baik bila Guntur Romli meminta Hasto untuk mengungkap video tersebut ke publik atau dilaporkan ke penegak hukum. Hal ini agar tidak menciptakan politik sandera yang akan memperburuk demokrasi Indonesia ke depan.

“Ini bisa dilihat sebagai upaya Guntur Romli dan Hasto menciptakan politik sandera. Daripada seperti itu, maka puluhan video skandal korupsi penguasa itu harus dibuka di ruang publik. Jangan biarkan pernyataan tersebut hanya menjadi ancaman di atas kertas,” ujarnya.