Apple Dituduh Menutupi Kejahatan Perang dengan Penggunaan Mineral Konflik dari Kongo

JAKARTA – Perusahaan teknologi raksasa Apple menghadapi tuduhan serius dari pemerintah Republik Demokratik Kongo atas penggunaan mineral konflik dalam rantai pasokannya. Tuduhan tersebut menuding Apple telah menutupi kejahatan perang dengan secara sengaja menggunakan mineral konflik yang berasal dari wilayah-wilayah yang diduga membiayai kelompok bersenjata di Kongo. Dua pengaduan pidana telah diajukan terhadap Apple di Prancis dan Belgia.

Apple, bersama sejumlah perusahaan teknologi besar lainnya, telah lama dituduh menggunakan mineral timah, tungsten, dan tantalum (dikenal sebagai 3T) dari wilayah-wilayah konflik. Mineral-mineral ini merupakan bahan penting dalam pembuatan perangkat elektronik seperti iPhone.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, tuduhan yang diajukan menyatakan bahwa mineral konflik dari Kongo dicuci melalui beberapa jaringan perusahaan cangkang sebelum mencapai pemasok Apple. Dalam pengaduan tersebut, pemerintah Kongo menuduh bahwa Apple bertanggung jawab langsung dan secara tidak langsung mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah konflik.

Kegagalan Badan Sertifikasi ITSCI

Tuduhan ini juga menyoroti kegagalan sistem pelacakan mineral konflik yang dilakukan oleh badan sertifikasi bernama ITSCI (International Tin Supply Chain Initiative). ITSCI merupakan organisasi yang didanai oleh industri logam untuk memastikan bahwa mineral yang berasal dari wilayah konflik bebas dari eksploitasi tenaga kerja paksa dan tidak mendanai kelompok bersenjata.

Namun, Inisiatif Mineral Bertanggung Jawab (RMI), yang merupakan badan pemantau independen, menghapus ITSCI dari daftar badan sertifikasi yang dapat diandalkan pada tahun 2022. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan bukti adanya kegagalan sistemik dalam proses sertifikasi ITSCI. Meskipun demikian, Apple tetap mengutip ITSCI dalam laporan tahunan 2023 sebagai salah satu referensi sumber mineralnya.

“Apple, termasuk Apple Prancis dan Apple Retail Prancis, sangat mengetahui bahwa rantai pasokan mineral mereka bergantung pada praktik yang sistematis salah,” tulis pengaduan di Prancis.

Langkah Hukum terhadap Apple

Kasus ini menjadi yang pertama melibatkan perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat dalam tuduhan yang berkaitan dengan kejahatan perang. Tuduhan yang diajukan meliputi:

• Menutupi kejahatan perang,
• Memanfaatkan barang curian,
• Menggunakan praktik komersial yang menipu,
• Melakukan pencucian mineral ilegal.

Pengadilan di Prancis dan Belgia kini tengah memeriksa bukti dan menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap Apple Prancis dan Apple Retail Belgia.

Respons Apple terhadap Tuduhan

Apple menyatakan bahwa pihaknya tidak membeli mineral konflik secara langsung, melainkan melalui rantai pasokan yang telah diaudit secara ketat. Sejak 2009, Apple mengklaim telah menghapus 163 smelter dan pemurni dari rantai pasokannya karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam laporan tahunan 2023 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Apple menyebut bahwa tidak ada pemasoknya yang secara langsung membiayai kelompok bersenjata atau mendapatkan mineral dari sumber ilegal. Apple juga mengacu pada Kode Etik Pemasoknya, yang mencakup tanggung jawab sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Namun, pemerintah Kongo mempertanyakan efektivitas langkah Apple tersebut. Pada April 2024, kelompok pengacara internasional mengirim surat kepada CEO Apple, Tim Cook, dan anak perusahaan Apple di Prancis, meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran rantai pasokan tersebut. Jawaban yang diberikan Apple dianggap tidak memadai oleh pihak Kongo, sehingga pengaduan pidana diajukan.

Pentingnya Pengawasan Rantai Pasokan

Mineral timah, tungsten, dan tantalum tidak memiliki substitusi yang memadai dalam industri teknologi. Ketersediaan mineral-mineral ini sangat penting untuk produksi perangkat elektronik seperti chip, baterai, dan solder. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sumber mineral menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya tekanan terhadap perusahaan teknologi untuk memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan dan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan kasus ini, Apple menjadi sorotan utama dalam isu keberlanjutan rantai pasokan. Jika terbukti bersalah, tuduhan ini dapat memberikan dampak besar terhadap reputasi Apple dan mendorong perubahan besar dalam kebijakan rantai pasokan industri teknologi global.

Pemerintah Kongo dan pihak-pihak terkait berharap pengadilan Prancis dan Belgia dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan perang yang terjadi akibat eksploitasi mineral konflik. Di sisi lain, masyarakat global kini menantikan langkah konkret yang diambil oleh perusahaan teknologi besar dalam memperbaiki praktik rantai pasokannya.