Pemda DKI Jakarta Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di RA Suite Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu menyebut sarapan bergizi berdasarkan hasil penelitian tidak hanya dapat meningkatkan konsentrasi dan kinerja, tetapi juga membantu menjaga berat badan yang sehat serta mendukung kesehatan jangka panjang.
Oleh karena itu, sarapan bergizi harus berasal dari bahan baku yang berkualitas dan diproses di dapur yang menerapkan standar higiene sanitasi yang baik, untuk mencegah makanan yang dikonsumsi menjadi sumber penyakit.
Untuk itu, dalam proses penyediaan pangan bergizi di DKI Jakarta, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ikut terlibat.
“Sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan kualitas higiene sanitasi pangan, perlu dilaksanakan pelatihan mengenai keamanan pangan siap saji oleh Dinas Kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan pangan oleh petugas sanitarian di lingkungan puskesmas,” kata Teguh.
Baca juga:
- Ekonom soal Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp10.000 per Porsi: Perhatikan Kecukupan Gizi, Bukan Cuma Kenyang Saja
- Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis 10 Ribu per Porsi Cukup Penuhi Gizi
- Ekonom soal Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp10.000 per Porsi: Perhatikan Kecukupan Gizi, Bukan Cuma Kenyang Saja
Selain itu, lanjut Teguh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) bertugas untuk menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi tempat pengolahan pangan yang telah memenuhi standar.
Teguh juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kualitas higiene sanitasi, Pemprov DKI Jakarta menyediakan petugas sanitarian lingkungan di setiap puskesmas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di tempat pengolahan pangan.
“Selain itu, pengawasan terhadap tempat pengolahan pangan di wilayah kerja puskesmas dilakukan minimal sekali dalam setahun,” jelas Teguh.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengimplementasikan program pembinaan kantin sehat, yang saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa sekolah, kantin binaan UMKM, dan kantin di RSUD.
Teguh menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kualitas higiene dan sanitasi di tempat-tempat pengolahan pangan.
Ia juga menegaskan bahwa DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan sertifikasi laik higiene pada penyedia makanan gratis.
“Tenaga inspeksi kesehatan lingkungan akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan program ini. Dinas Kesehatan bersama lembaga dan organisasi lainnya siap melaksanakan pengawasan tersebut. Kami juga akan bekerja sama dengan HAKLI yang memiliki pengurus di setiap provinsi. Kami akan membahas kontribusi mereka lebih lanjut,” kata Teguh.