Waka DPR Tegaskan Bantuan Korban Bencana di Sukabumi Jangan Sampai Terlambat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan bantuan kepada korban bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dapat tersalurkan dengan baik. Selama masa tanggap darurat, semua stakeholder terkait diingatkan agar memiliki respons cepat.

“Kita berduka atas bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kemarin. Pemerintah bekerja sama dengan BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain harus memiliki respons cepat tanggap darurat demi membantu masyarakat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Kamis 5 Desember.

Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi dilanda bencana alam berupa banjir dan longsor pada 3-4 November 2024. Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, tercatat 114 kejadian bencana melanda 29 kecamatan di Sukabumi hanya dalam kurun waktu 2 hari.

Rinciannya adalah tanah longsor 53 kejadian, banjir 30 kejadian dan pergerakan tanah 16 kejadian. Akibat bencana alam ini, seorang anak dilaporkan meninggal dan seorang lansia hilang tertimbun longsor. Bahkan Tim SAR hingga kemarin masih terus melalukan evakuasi kepada warga yang terdampak, seperti yang terjebak banjir di permukimannya.

Selain menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan infrastruktur, rentetan bencana alam di Sukabumi memaksa 238 warga mengungsi, sementara 230 jiwa lainnya berada dalam ancaman bencana susulan. Cucun menegaskan keselamatan warga harus jadi prioritas utama.

“Maka penting sekali respons cepat dan terpadu dalam penanganan bencana ini. Tim SAR gabungan kita harapkan masih terus melakukan penyusuran untuk memastikan tidak ada lagi warga yang masih berada di lokasi bencana,” tuturnya.

“Pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari akses listrik, makanan, air bersih, hingga tempat tinggal sementara bagi warga terdampak,” imbuh Cucun.

Cucun memahami rentetan bencana menyebabkan Sukabumi lumpuh di banyak lokasi.

“Meski begitu, Pemerintah, BPBD, dan tim-tim yang bertugas lainnya harus bisa memastikan bantuan bagi para korban bencana di Sukabumi jangan sampai terlambat,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Cucun meminta Pemerintah dan BPBD mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat penyaluran bagi warga. Termasuk juga untuk pemulihan di wilayah terdampak.

“BNPB-BPBD harus menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Tim cepat tanggap yang dikirimkan harus terdiri dari tenaga ahli di bidang SAR, logistik, kesehatan, dan keamanan untuk membantu masyarakat,” ungkap Cucun.

“Salurkan bantuan logistik dengan segera, terutama kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan. Kebutuhan khusus bagi anak-anak dan lansia serta ibu hamil/menyusui juga harus tersedia,” imbuhnya.

Cucun menambahkan, pembangunan infrastruktur darurat seperti dapur umum, tempat pengungsian sementara, dan akses komunikasi darurat harus dilakukan dengan optimal. Ia mengingatkan pula pentingnya pemulihan jaringan listrik dan akses air bersih untuk memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan.

"Kami mendesak BNPB untuk memastikan setiap langkah penanganan bencana dilakukan secara terukur dan terintegrasi, sehingga masyarakat terdampak dapat segera merasakan manfaat dari kehadiran negara," terang Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu pun menambahkan, posko induk tanggap bencana yang telah didirikan di Pendopo Palabuhanratu dan Mako Dandim 0622 Sukabumi harus diintegrasikan dengan sistem nasional BNPB. Cucun mengatakan hal ini guna memastikan data dan informasi terkini mengenai dampak bencana tersedia secara akurat.

“Semua elemen harus bisa bersinergi dengan baik. Hindari adanya ego sektoral, dan pastikan bahwa kepentingan masyarakat adalah yang paling utama,” ucapnya.

Bencana alam di Sukabumi menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah. BPBD melaporkan 85 rumah mengalami kerusakan ringan, 12 rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak berat. Bahkan sempat ada mobil yang terseret banjir bandang luapan Sungai Cikaso, dan akses jalur sabuk Geopark Ciletuh terputus karena hampir ambruknya beberapa jembatan.

Selain itu, sebanyak 395 rumah sempat terendam banjir, dan 97 rumah lainnya masih terancam. Kerusakan juga meluas ke fasilitas umum, dengan 34 hektar sawah turut terdampak.

“Usai masa tanggap darurat, Pemerintah harus segera melakukan rehabilitasi sebagai langkah pasca-bencana. Pendataan dilakukan sejak saat ini secara akurat sehingga saat masa kritis sudah berlalu, rehabilitasi bisa segera dilakukan,” papar Cucun.

Cucun juga menekankan pentingnya relokasi terhadap warga yang tinggal di jalur rawan longsor, termasuk perlunya pemetaan lebih jauh permukiman-permukiman warga yang berada di jalur pergerakan tanah karena sangat membahayakan.

“Kondisi ini menggambarkan perlunya prioritas utama pada kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan mitigasi bencana. Untuk menghindari jatuhnya korban, kita harus meningkatkan mitigasi bencana khususnya di daerah-daerah rawan seperti Sukabumi ini untuk mengurangi risiko di masa depan,” sebutnya.

Cucun pun menekankan pentingnya penyediaan layanan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat tentang cara menghadapi bencana.

“Dengan penanganan yang cepat dan terintegrasi, kami berharap kehidupan masyarakat Sukabumi segera pulih, dan dampak bencana dapat diminimalkan secara signifikan,” tutup Cucun.