Mantan PM Malaysia Najib Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi TIA ke 1MDB Senilai RM2,3 Miliar

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Tun Razak membantah terlibat dalam kasus korupsi aliran dana Otoritas Investasi Terengganu (TIA) ke 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang ditaksir merugikan negara tersebut mencapai RM2,3 miliar.

Bersaksi di Pengadilan Tinggi Malaysia, Selasa 3 November, Najib mengaku tidak pernah membahas aliran dana TIA ke 1MDB dengan mantan Menteri Keuangan Tan Sri Nor Mohamed Yakcop maupun tersangka yang masih buron yakni pengusaha Low Taek Jho atau Jho Low.

Menurut Najib, ia konsisten mendukung TIA tetap berada di bawah kendali Terengganu.

“Selama rapat kabinet 17 Juni 2009, saya memberi tahu Kabinet bahwa Kementerian Keuangan lebih menyukai opsi kedua, yaitu Menteri Besar Terengganu Incorporated (MBTI) untuk menjalankan kendali penuh atas TIA dengan jaminan dari pemerintah Federal," katanya dalam sidang, dikutip dari Bernama.

"Jika Jho Low benar-benar bersekongkol dengan saya untuk memastikan bahwa TIA berevolusi menjadi 1MDB dan jika ada diskusi tentang masalah ini antara saya, Jho Low, dan Tan Sri Nor Mohamed di masa lalu, maka tidak perlu ada surat yang rumit seperti itu yang mencoba meyakinkan saya dan dia (Nor Mohamed) untuk setuju untuk mengembangkan TIA menjadi 1MDB," sambung Najib.

Najib membela diri terhadap empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan dana 1MDB senilai RM2,3 miliar dan 21 tuduhan pencucian uang yang melibatkan jumlah yang sama.

Pada 30 Oktober, Hakim Ketua Collin Lawrence Sequerah memerintahkan Najib untuk mengajukan pembelaannya atas 25 tuduhan yang dialamatkan kepada mantan PM Malaysia tersebut.

Perintah majelis hakim itu menyusul jaksa penuntut menyebut nama Najib dalam kasus prima facie terhadapnya itu.

Sebelumnya, Najib menjelaskan bahwa gagasan federalisasi TIA muncul setelah kepala eksekutifnya saat itu, Shahrol Azral Ibrahim Halmi, menulis surat kepadanya dan Nor Mohamed pada 25 Mei 2009, yang menyoroti konflik internal antara manajemen TIA dan MBTI.

Dalam surat tersebut, Shahrol Azral mengusulkan untuk mengubah TIA menjadi 1MDB, yang dimodelkan berdasarkan dana kekayaan negara Abu Dhabi, Mubadala.

"Saya baru mengetahui selama persidangan ini bahwa surat tersebut dirancang oleh Shahrol Azral dan Jho Low di kediamannya. Shahrol Azral yakin telah ada diskusi antara saya, Nor Mohamed, dan Jho Low mengenai konversi TIA menjadi 1MDB, yang menempatkannya di bawah pemerintah Federal," klaim Najib.

“Saya tidak dapat mengingat surat ini secara spesifik, karena tidak ada pengakuan dari saya atau kantor saya, tidak ada notasi dari saya, dan tidak diperlihatkan kepada saya selama penyelidikan. Jika saya menerima surat ini pada saat itu, saya akan berasumsi bahwa Datuk Shahrol telah menyiapkannya, karena dialah penandatangannya. Saya tidak akan tahu bahwa Jho Low membantu Shahrol dalam menyusunnya,” tuturnya.

Najib mengaku Shahrol Azral bertindak aneh dengan klaimnya selama persidangan bahwa dirinya telah mendelegasikan penyusunan surat kepada Jho Low, semata-mata berdasarkan dugaan hubungan dekat di antara mereka.

“Jika hubungan saya dengan Jho Low memang sedekat itu, maka Shahrol Azral yang memiliki kewenangan untuk merekrut personel manajemen seharusnya menunjuk Jho Low sebagai asisten atau konsultannya, dan dengan cara ini, Jho Low akan secara resmi diberi wewenang untuk menyusun dan menandatangani surat, tanpa membuat saya percaya bahwa Shahrol Azral sendiri adalah penulisnya," kata Najib.

Selain itu, karena alasan Shahrol Azral mengizinkan Jho Low menyusun surat tersebut adalah dugaan hubungan dekat saya dengan Jho Low, maka akan sama masuk akalnya bagi saya untuk berasumsi bahwa Shahrol Azral, yang berutang budi kepada teman baik dan kliennya (Jho Low), mengizinkan Jho Low mengatur berbagai hal sesuai keinginannya, bahkan jika itu berarti menyesatkan saya, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan saat itu,” lanjutnya.