Kecam Pasokan Ranjau Darat Antipersonel ke Ukraina, Sekjen PBB: Bahaya Nyata Bagi Warga Sipil

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritik pasokan dan penggunaan ranjau darat antipersonel dalam konflik di Ukraina.

"Ranjau antipersonel merupakan bahaya yang nyata dan nyata bagi warga sipil. Bahkan setelah pertempuran berakhir, senjata yang mengerikan dan tidak pandang bulu ini dapat tetap ada, menjebak banyak generasi orang dalam ketakutan," katanya dalam sebuah pernyataan, yang dipublikasikan di situs web PBB, melansir TASS 25 November.

Sekjen PBB menambahkan, dirinya mendesak para pemimpin dunia untuk bergabung dengan Konvensi Ottawa, yang melarang ranjau darat antipersonel dan telah ditandatangani oleh 164 negara sejak mulai berlaku pada tahun 1999.

Pada tanggal 20 November, Pentagon mengonfirmasi kepada TASS, Pemerintah AS telah mengizinkan penggunaan ranjau darat antipersonel di Ukraina.

Sedangkan pada tanggal 21 November, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyarankan kemungkinan pengiriman baru ranjau darat antipersonel ke rezim Kyiv.

Sebelumnya, The Washington Post melaporkan Pemerintahan Presiden Joe Biden mengizinkan pengiriman ranjau darat antipersonel ke Ukraina, yang membalikkan kebijakan pemerintahannya sebelumnya yang melarang pengiriman dan penggunaan ranjau darat antipersonel AS di luar Semenanjung Korea.

Mengomentari informasi ini, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengingatkan, Kyiv adalah penanda tangan konvensi PBB yang melarang ranjau darat antipersonel.