Pemerintah Daerah di China Tingkatkan Langkah Keamanan Publik Usai Serangkaian Pembunuhan Massal

JAKARTA - Otoritas lokal di China meningkatkan manajemen keselamatan dan patroli polisi setelah beberapa pembunuhan massal tingkat tinggi. Hal ini sesuai amanat pemerintah pusat yang menyerukan peningkatan keamanan publik.

Di kota timur Wuxi, tempat penikaman seorang mahasiswa berusia 21 tahun menyebabkan delapan orang tewas dan 17 luka-luka pada November.

Media lokal yang dikelola pemerintah dikutip via Reuters, Minggu, 24 November melaporkan, pejabat-pejabat lokal sudah bersidang pada hari Jumat lalu untuk membahas langkah-langkah menjaga stabilitas sosial. Keamanan kampus menjadi titik fokus pengamanan dalam pertemuan tersebut.

Inisiatif keselamatan ini dilakukan hampir dua minggu setelah serangan massal paling mematikan di China dalam satu dekade pada 11 November lalu ketika seorang pria dilaporkan kesal atas penyelesaian perceraiannya melaju ke kerumunan di kota Zhuhai di selatan dan menewaskan 35 orang.

Kepala Partai Komunis di pusat kota Changsha, provinsi Hunan, juga melakukan pemeriksaan terhadap upaya keselamatan publik, termasuk manajemen lalu lintas dan penempatan polisi pada hari Sabtu. 

Provinsi Hunan mengalami serangan ketiga pada 19 November lalu, di mana seorang pengemudi menabrak siswa dan pejalan kaki di luar sekolah di Changde China selatan. Kasus ini semakin memicu kekhawatiran tentang meningkatnya kekerasan di negara itu. 

Para analis mengatakan tekanan ekonomi berdampak pada kesehatan mental.

Laporan tidak secara khusus menyebutkan insiden ini, juga tidak dirujuk dalam pertemuan baru-baru ini yang diadakan oleh pengadilan tinggi dan kementerian kehakiman China, yang membahas kesehatan mental dan konflik dalam rumah tangga.

Pada hari Sabtu, Mahkamah Agung China mengadakan pertemuan untuk menjaga jaminan sosial dan stabilitas, menurut sebuah laporan di situs web pengadilan yang menyebutkan rehabilitasi mantan narapidana dan bantuan untuk orang-orang dengan gangguan mental.

Kementerian Kehakiman juga bertemu untuk membahas jaminan sosial dan stabilitas pada hari Jumat, menurut pemberitahuan di situs webnya.

Ringkasan pertemuan tersebut menekankan perlunya penyelidikan mendalam terhadap konflik yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, tetangga, warisan harta benda, perumahan dan tanah, serta tunggakan upah.