Sejauh Mana Program Lapor Mas Wapres Buatan Gibran Efektif Memberi Solusi?

JAKARTA – Gebrakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat program Lapor Mas Wapres dianggap sebagai sebuah gimik politik. Sementara pengamat lainnya berharap program ini bisa konsisten, tidak hanya hangat di awal.

Sepekan sudah program Lapor Mas Wapres berjalan. Sejak diluncurkan pada Senin (11/11/2024), program ini langsung mencuri perhatian. Ini terlihat tingginya antusiasme warga di berbagai daerah yang berbondong-bondong datang ke Istana Wakil Presiden untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada pemerintah.

Pos pengaduan tersebut dibuka Senin sampai Jumat pukul 08.00-14.00 WIB dengan kuota 50 pengaduan per hari untuk mereka yang datang langsung ke Istana Wakil Presiden di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Selain aduan tatap muka, layanan ini juga membuka pengaduan lewat aplikasi pesan Whatsapp ke nomor 081117042207.

Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat kuota harian pengaduan di Istana Wapres cepat habis. Hingga hari keempat aja, sebanyak 296 aduan telah diterima melalui program ini. Laporan yang diterima mencakup berbagai isu, namun mayoritas terkait pendidikan, kesehatan, dan sengketa tanah.

Bukan Program Pribadi

Pembukaan layanan pengaduan masyarakat ini diinisiasi Gibran Rakabuming Raka, yang tak pernah lepas dari sorotan publik sejak ia maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

Kontroversi Gibran tak hanya berhenti sampai di situ. Putra sulung eks Presiden Joko Widodo ini juga diduga merupakan pemilik asli akun Fufufafa yang sempat menghebohkan beberapa waktu.

Di tengah sejumlah polemik yang menghampiri, Gibran mencetuskan program Lapor Mas Wapres. Layanan pengaduan ini diumumkan ke publik lewat Instagram pribadi Gibran, @gibran_rakabuming.

Namun, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menegaskan, layanan pengaduan masyarakat ini merupakan program yang digagas pemerintah yang diketahui Presiden Prabowo Subianto.

Prita menjelaskan bahwa program yang pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut bukan merupakan program pribadi dari Gibran.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan hormat saat memimpin Upacara Ziarah Nasional untuk memperingati Hari Pahlawan 2024 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024). Peringatan Hari Pahlawan 2024 mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. (ANTARA/Aprillio Akbar/tom)

"Ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah, yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian/lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak," kata Prita.

Program ini, kata Prita, bertujuan mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat yang telah berjalan sebelumnya, seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor!

Sebenarnya pengaduan terbuka semacam ini juga pernah dilakukan Jokowi ketika ia menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Jokowi mempersilakan warga datang ke Balai Kota DKI untuk mengadukan berbagai masalah. Gibran juga membuka layanan yang sama, yaitu Lapor Mas Wali saat menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2021 sampai 2024.

Namun program Lapor Mas Wapres mendapat reaksi beragam. Ada yang menganggap program ini sebatas gimik semata, tapi ada pandangan lain yang berharap layanan tidak hanya memberi harapan palsu kepada masyarakat yang sudah melapor.

Disebut Gimik Semata

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan, munculnya program ini menandai ketidaktahuan Gibran terkait kewenangan Wapres, bahkan berpotensi over power, mendahului presiden, juga para kepala daerah.

“Bahkan program ini juga berpotensi merugikan negara dari sisi anggaran, karena menggunakan sumber daya bukan pada tempatnya,” kata Dedi saat dihubungi VOI.

Dedi menambahkan, wapres tidak memiliki kewenangan selain perintah atau mandat Presiden. Selain itu aduan ke wapres juga tidak akan mendapat tindak lanjut mengingat pihak yang berwenang belum tentu punya kewajiban patuh pada wapres.

Atas alasan itulah, menurut Dedi, jika Gibran punya niat baik, ia perlu mendorong kepala daerah membuka progran aduan itu, sebagaimana Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memimpin di Jakarta.

“Untuk itu, program Gibran ini populis dan cenderung hanya untuk kepentingan gimik politik,” tegasnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura saat menyampaikan keterangan di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Pertanyaan selanjutnya dari program Lapor Mas Wapres ini adalah bagaimana Gibran menindaklanjuti keluhan masyarakat, mengingat laporan yang masuk bisa ratusan, bahkan ribuan.

Analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Musfi Romdoni menyebut Gibran mencontoh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga memberikan nomornya ke publik bagi yang mau curhat secara langsung.

Namun pos pengaduan ini tidak berjalan efektif, mengingat membludaknya pesan dan telepon yang masuk ke nomor SBY hingga menyebabkan handphone-nya rusak. Pada periode kedua, SBY membuat nomor SMS resmi yang dibalas lewat pesan otomatis.

“Kalau pakai pesan otomatis berarti kan tidak ada interaksi langsung di sana. Kebijakan itu bisa dikatakan tidak efektif,” jelas dia.

Harus Konsisten

Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menggarisbawahi lima hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan program Lapor Mas Wapres. Pertama, adalah menentukan skala prioritas yang harus didahulukan, sehingga nantinya bisa lebih efektif untuk dijalankan.

"Jadi, catatan saya, khususnya skala itu mau berapa besar, terus kemudian yang kedua tentang koordinasi," kata Hensat, dikutip Antara

Selanjutnya, pria yang disapa Hensat ini, menekankan pentingnya layanan ini berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang ada, terutama kepada Presiden Prabowo.

"Yang ketiga, ya jangan sampai seperti pemberi harapan palsu. Kalau masyarakat sudah lapor harusnya dikasih solusi dan ada penyelesaian masalahnya, jangan cuma menerima laporan, terus sudah tidak ada tindak lanjut," ujar pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI tersebut.

Hal keempat yang harus diperhatikan, menurut Hensat adalah bebas dari drama Gibran. Artinya, ia tidak ingin nantinya akan muncul media hanya untuk meliput Gibran supaya terlihat menjalankan program ini. Terakhir, yang tak kalah penting adalah konsistensi. 

"Jangan hanya di awal-awal saja yang hangat, tetapi seterusnya tidak," pungkasnya.