Pejabat Gedung Putih Sebut Presiden Biden Coba Yakinkan Trump Pertahankan Bantuan untuk Ukraina
JAKARTA - Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, petahana Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mencoba di sisa masa jabatannya, untuk meyakinkan presiden terpilih Donald Trump agar tidak menghentikan bantuan ke Ukraina.
"Presiden Biden akan memiliki kesempatan selama 70 hari ke depan untuk menyampaikan pendapatnya kepada Kongres dan pemerintahan yang akan datang, bahwa Amerika Serikat tidak boleh meninggalkan Ukraina, bahwa meninggalkan Ukraina berarti lebih banyak ketidakstabilan di Eropa," katanya kepada CBS News, dikutip dari TASS 11 November.
Sullivan juga menunjukkan, Presiden Biden telah berjanji kepada Ukraina, Pemerintah AS "akan mengirimkan sumber daya dan bantuan dalam jumlah penuh ke Ukraina yang telah disahkan Kongres" paling lambat tanggal 20 Januari.
Diberitakan sebelumnya, Trump yang berpasangan dengan JD Vance dari Partai Republik, berhasil mengumpulkan lebih dari 270 suara elektoral, batas minimal untuk memenangi Pilpres AS, mengungguli lawannya petahana Wakil Presiden Kamala Harris yang berpasangan dengan Tim Walz dari Partai Demokrat.
Dikutip dari VOA, Trump meraih 312 suara elektoral, sedangkan Harris meraup 226 suara elektoral.
Untuk memenangkan Pilpres AS dibutuhkan minimal 270 suara elektoral dari total 538 suara elektoral yang diperebutkan di 50 negara bagian dan Distrik Columbia.
Gedung Putih berencana untuk segera memberikan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum Presiden Joe Biden lengser dari jabatannya pada bulan Januari, kata beberapa sumber.
Langkah itu diharapkan untuk memperkuat pemerintahan di Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2025 mendatang.
"Pemerintah berencana untuk terus maju untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," kata seorang pejabat senior pemerintah yang tidak mau disebutkan namanya, sebelum masa jabatannya berakhir pada Bulan Januari.
Trump sendiri diketahui telah mengkritik bantuan Pemerintahan Presiden Biden untuk Ukraina, yang memicu kekhawatiran tentang masa depan dukungan untuk pemerintahan Presiden Volodomyr Zelensky di bawah Gedung Putih, Senat, dan mungkin DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik.
Baca juga:
- Laporan Intelijen Korsel Sebut Rudal Baru Korut Tidak Pakai Mesin Baru
- Pasukan Rusia-Ukraina yang Berjumlah Sekitar Tiga Brigade Dilaporkan Siap Rebut Kembali Kursk dari Ukraina
- Presiden Zelensky Sebut Sinergi Kekuatan dan Diplomasi Penting untuk Akhiri Perang di Ukraina
- Polisi Belanda Tangkap Ratusan Pengunjuk Rasa dalam Protes Pro-Palestina
Sebelum Pilpres AS, Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha mengatakan Ukraina yakin dukungan Amerika Serikat tetap berlanjut terlepas dari siapa pun yang keluar sebagai pemenang, mengutip apa yang disebutnya dukungan bipartisan yang kuat.
"Kami memiliki dukungan bipartisan yang kuat, baik dari Partai Republik maupun Demokrat. Dan tentu saja, kami memiliki dukungan yang kuat dari rakyat Amerika," kata Menlu Sybiha kepada wartawan di Montreal, Kanada ketika ditanya tentang hasil pemilihan.