Komisi IX DPR Bandingkan Program Makan Gratis Prabowo dengan di Jepang

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Chaniago meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengawasi ketat distribusi makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tidak mubazir.

Irma juga mengapresiasi program yang diterapkan hingga SMA ini sepenuhnya dibiayai pemerintah. Mengingat di luar negeri seperti Jepang, program seperti ini hanya sampai SMP dan didanai dari iuran orang tua murid yang mampu.

"Ini program yang luar biasa dari pak Prabowo dalam rangka mencerdaskan anak-anak Indonesia, yang memang kita tahu bahwa kita tak bicara Jakarta tapi bicara seluruh daerah itu untuk bisa makan pagi aja susah, dan ini luar biasa. Tentu kita apresiasi setinggi-tinggi nya itu program ini," ujar Irma saat rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober.

"Kedua, saya lebih mengapresiasi lagi karena di Jepang itu, makan gratis itu hanya sampai SMP, untuk SMP pun, SMP-SMP yang memang siswanya anak orang mampu itu keluarganya ngiur (iuran). Nah ini kita seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Sama dengan BPJS Kesehatan juga kan, PBI itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah ini pun msh banyak kita bersyukur pak. Nah ini program ini betul-betul harus dikawal bersama sama," sambungnya.

Menurut Legislator NasDem dapil Sumatera Selatan itu, pengawasan bisa dilakukan BGN dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini agar program tersebut bisa bermanfaat dan tersalurkan dengan baik ke masyarakat.

"Tolong betul-betul dikontrol, karena kita pernah punya pengalaman. Contoh di Kemenkes dulu ya pak itu ada program kelambu untuk mengantispasi nyamuk demam berdarah di Papua, karena pusat yang mengirimkan ke daerah yang harus mendistribusikan ke masyarakat tidak ada biaya distribusinya, kelambunya dibiarin aja, kemudian tak digunakan dan dibakar habis, tidak bermanfaat sama sekali," katanya.

"Nah yang begini masukan saya pak musti bener bener kontrolnya pak, ya. Orang orang daerah itu kaya serigala semua pak nanti pak," imbuh Irma.

Selain itu, Irma juga meminta Kepala BGN untuk merinci harga makan bergizi gratis di setiap daerah. Dia mengingatkan, jangan sampai nilai yang dipatok untuk sekali makan tidak memenuhi kebutuhan gizi karena harganya ada kenaikan di setiap daerah.

"Kedua pak, terkait dengan ahli gizi kita pak dengan berapa nilai rupiah yang harus tertuang dalam berapa nilai makanan yang disediakan. Jadi kalau misalnya dengan harga Rp15.000,- tentu cateringnya harus untung mungkin nggak, karena untuk distribusi segala macam, ada SDM yang bekerja dsb. Nah nilai makanan yang sampai ke masyarakat, anak anak ini berapa itu harus betul betul dijaga. Kalau tidak pasti kan jadi masalah," kata Irma.

"Ini sesuatu yang sangat ribet pak, kalau makanan ini. Belum lagi banyak kejadian keracunan kemudian muntah-muntah kemudian kena diare dsb, kan bukan hal yang gampang. Tapi saya yakin kalau kontrolnya betul-betul ketat step by step betul-betul dijaga saya yakin ini bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Irma menekankan, Komisi IX DPR sangat mendukung program makan bergizi gratis. Asalkan, pengawasan dan perencanaannya dijalankan dengan baik.

"Saya pribadi sangat mengapresiasi ini karena di luar negeri nggak seluruhnya dibiayai pemerintah, ini Indonesia dibiayai pemerintah seluruhnya loh, luar biasa ini pak. Untuk itu jangan sampai mubazir sehingga memang target yang akan dicapai pak Prabowo itu tepat sasaran," pungkasnya.